Palestina Hilang dari Peta Google-Apple & Perang Lawan Israel

Baru-baru ini, Apple dan Google dituduh menghapus Palestina dari peta digital mereka. Walaupun sebenarnya selama ini wilayah dengan nama Palestina dalam peta digital mereka memang tidak pernah ada.

Pencarian untuk Palestina di Apple Maps dan Google Maps menunjukkan garis besar untuk wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat, tetapi tidak ada label atau tulisan yang menunjukkan negara tersebut adalah Palestina.

Klaim bahwa itu dihapus tampaknya berasal dari postingan viral di Instagram oleh seorang pengguna bernama @Astagfirollah pada Rabu (15/7/2020). Ia menuduh dua perusahaan teknologi raksasa "secara resmi mengeluarkan" Palestina dari peta digital mereka.

Meskipun postingan tersebut berisi "informasi palsu", namun muncul artikel berita dan postingan di platform media sosial lainnya yang mendukung Palestina dengan menyebarkan klaim jika kedua perusahaan asal Amerika Serikat itu mendukung pendudukan Israel.

Mengutip artikel Independent pada Sabtu (18/7/2020), Palestina diakui oleh 136 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai negara merdeka. Namun, tidak dengan AS, yang merupakan lokasi kantor pusat Apple dan Google.

Pihak Google memang tak memberikan klarifikasi tentang tuduhan tersebut. Tetapi bagian dari situs webnya menyatakan batas-batas yang disengketakan: "Batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. Tempat-tempat yang terlibat tidak menyetujui batas."
Baca: Benarkah Palestina Dihapus dari Google Maps? Cek Faktanya!

Ini bukan pertama kali Google dituduh menghapus nama Palestina dari peta digital mereka. Pada 2016, sebuah petisi di laman change.org mengklaim semua yang menyebut Palestina "telah dihapus atas desakan pemerintah Israel,". Petisi itu juga bilang "dua pendiri Google memiliki hubungan dekat dengan Israel dan para pemimpinnya."

Petisi 'Google: Letakkan Palestina di Peta Anda!' tetap aktif dan hingga saat ini, dan sudah mengumpulkan menerima lebih dari 800.000 tanda tangan.

Bulan Juni lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk mulai menggabungkan bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki, mendorong lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa untuk menandatangani surat protes bersama.

Surat itu menyatakan: "Kegagalan untuk merespons secara memadai akan mendorong negara-negara lain dengan klaim teritorial untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional."

Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan rencana penggabungan "akan menjadi faktor utama untuk membuat wilayah itu tidak stabil" dan meminta Israel untuk tidak melakukan rencananya tersebut.

Sejarah singkat konflik Palestina dan Israel serta dukungan Indonesia
Palestina dan konfliknya dengan Israel, merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Konflik kedua negara adalah tentang siapa yang mendapatkan dan mengontrol sebuah wilayah. Orang Yahudi dan Muslim Arab melaporkan klaim mereka atas tanah itu beberapa ribu tahun yang lalu, dan konflik politik saat ini dimulai pada awal abad ke-20.

Masyarakat Yahudi, yang melarikan diri dari penganiayaan di Eropa, ingin mendirikan negara di wilayah yang dulunya merupakan wilayah mayoritas Arab dan Muslim di Ottoman, yang kemudian diduduki Kerajaan Inggris.

Sayangnya Arab menentang. Ini karena tanah tersebut adalah hak mereka. Rencana awal PBB untuk memberi setiap kelompok bagian dari wilayah tersebut juga gagal. Hal itu membuat Israel dan negara-negara Arab di sekitar bertempur beberapa kali di wilayah itu.

Garis wilayah yang terbentuk hingga hari ini sebagian besar merupakan hasil dua perang pada tahun 1948 dan 1967. Perang 1967 sangat penting untuk konflik hari ini, karena membuat Israel mengendalikan Tepi Barat, Jalur Gaza, serta Dataran Tinggi Golan, wilayah yang menjadi rumah bagi populasi besar Palestina.

Namun, karena masih memegang kendali signifikan atas wilayah udara dan perbatasan wilayah pesisir, Gaza masih diklasifikasikan sebagai tanah yang ditempati oleh PBB. Kelompok pemantau mengatakan ada lebih dari 130 permukiman Israel di West Bank, meskipun dianggap ilegal menurut hukum internasional.