Hari kebangkitan nasional

Tahukah kalian para steemians bahwa sesudah 40 tahun lamanya, baru pertama kali peringatan
Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, diselenggarakan pada tahun 1948.
Awalnya, peringatan tersebut merupakan anjuran Bung Karno agar pemerintah
menyelenggarakannya secara besar-besaran. Untuk itu, diangkatlah Ki Hajar
Dewantara sebagai ketua panitia peringatan.
Mengapa peringatan ini dilaksanakan? Ki Hajar Dewantara menjawab hal
tersebut, dengan mengatakan:
“Itulah sebenarnja maksud dan tudjuan Bung Karno, ketika ia mengandjurkan
supaja hari 20 Mei tahun 1948 dirajakan setjara besar-besaran. Hari itu olehnja
dianggap sebagai hari bangunnja rakjat, hari sadarnja serta bangkitnja rasa
kebangsaan Indonesia, pada tahun 1908, empat puluh tahun sebelum itu
adjakan Bung Karno tadi terbukti sangat ditaati oleh semua golongan rakjat.
Mulai golongan-golongan jang berada di luar gerakan politik, sampai dengan
partai, mulai jang paling kanan sampai jang paling kiri, ikut serta secara aktif,
dan bersama-sama merajakan hari 20 Mei tahun itu sebagai “Hari Kebangkitan
Nasional”, sebagai Hari Kesatuan Rakjat Indonesia”. (C.S.T. Kansil, 2005).
Jadi, makna peringatan Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud Bung
Karno di atas, adalah untuk memperkuat kesatuan bangsa, khususnya dalam
menghadapi Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Apalagi di
awal tahun itu muncul pula kelompok dengan garis perjuangan ideologi yang
dapat menghancurkan integrasi bangsa dan ideologi negara Indonesia. Awal
tahun 1948, Muso baru kembali dari Moskwa dengan menawarkan doktrin
“Jalan Baru” sebagai strategi perjuangan bangsa yang berbeda dari strategi
yang dijalankan pemerintah Soekarno-Hatta. Doktrin Muso ini mempengaruhi
kubu Amir Syarifuddin dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR)
yang berpaham “kiri”. Hubungan antara FDR dengan kubu nasionalis dan
Islam pun kian meruncing. Pertikaian ideologi yang tajam tersebut berakhir
pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948.
Selain itu, akibat perundingan Renville, sebanyak 35.000 anggota TNI juga
dipaksa untuk meninggalkan wilayah yang diklaim Belanda menuju daerah
Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Tiga bulan setelahnya,

Belanda melancarkan agresi militer dengan menduduki ibu kota Yogyakarta
pada 19 Desember 1948. Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pejabat
tinggi negara ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Meski demikian Presiden
masih sempat memberikan mandat kepada Syafrudin Prawiranegara untuk
menjadi ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat.
Bahkan Soekarno juga memerintahkan kepada Soedarsono dan LN.