Regulasi Memperlambat Pencairan Dana Desa

Pedamping Lokal Desa (PLD) adalah ujung tombak pendampingan di gampong, karena PLD berhubungan langsung dengan gampong yang dalam hal ini geuchik, sekdes, perangkat gampong dan bahkan sampai ke masyarakat gampong sekalipun. Seorang PLD mendampingi tiga sampai empat gampong dalam satu kecamatan, di tingkat kecamatan ada PDP/PDTI (Pendamping Desa Pemberdayaan/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) dan ditingkat kabupaten/Kota ada TA PM (Tenaga Ahli Pemberdayaan) secara berjenjang TA (Tenaga Ahli) ditingkat Provinsi sampai ke tingkat nasional.

Untuk Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Aceh Utara ada keterlambatan dalam pencairan dana disebabkan karena regulasi yang belum selesai yang dibebankan oleh Program Dana Desa yang belum disiapkan oleh Daerah, sehingga pencairan dana desa tahap I 20% tak bisa dilakukan. Tanpa adanya regulasi tersebut tak bisa menyusun dokumen apapun terkait pencairan dana tersebut.

Tulisan ini sengaja kami tuliskan mengingat ada asumsi bahwa keterlambatan pencairan dana desa dari kas negara ke kas daerah dikarenakan tidak kompoten seorang pedamping lokal desa (PLD). kesannya ini adalah tanggungjawab Pendamping Lokal Desa. Bila asumsi ini tak ada sanggahan kami khawatir masyarakat nantinya akan memandang kehadiran pedamping di desa tidak bermanfaat justru menjadi penghambat.

Situsi ini sangat tidak bersahabat oleh karena itu mari kita melihat regulasi yang ada bagaimana seharusnya setiap proses yang berjalan, sehingga kita memvonis sebuah lembaga atau individu tatkala ada kegagalan dan merealissikan sebuah program.
terakhir mari kita bersikap bijak, mencermati setiap perkembangan yang ada, dan jangan mudah terprovokasi dengan kondisi yang ada. terakhir semoga realisasi dana tahap I segera tersalurkan ke rekening desa.sehingga desa bisa segera melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan dengan baik.