Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, Malikussaleh University, Teuku Zulkarnaen, Ph.D, assessed that the problem of election and election data collection still leaves a lot of unfinished homework. Every election or election, the problems faced are almost the same.
"The problem of voter data, for example, until now has not been accurate. Every election and election has the same problems. In fact, several elections have passed. There are voters who have died, there are TNI/Polri members who are still registered as voters, or retirees who have not been included in the voter data," said Teuku Zulkarnaen in a coordination meeting to strengthen the capacity of election supervisors attended by the chairperson, members, and secretaries of Bawaslu districts/cities throughout Aceh in Banda Aceh, Thursday (10/24/2024).
According to him, in addition to voter data that is not yet accurate, election result data is also often a source of legal disputes because it is inaccurate, unclear, and different between those held by technical organizers, witnesses, and supervisors.
"Data and information at TPS (polling stations) are very important to be converted into seats, that's why many people manipulate data at TPS," said the former Head of Bawaslu Lhokseumawe City for the 2018-2023 period.
On that occasion, Teuku Zulkarnaen also criticized the management of logistics for the 2024 Election which had not been handled properly, resulting in errors in late delivery and exchanged ballots. "All these problems occurred because the management of procurement, distribution, storage, and logistics management was still chaotic," said Zulkarnaen in an activity hosted by Wildan Zaki.
Candidate data, logistics, and monitoring data are also unresolved problems in every election and election. Teuku Zulkarnaen said that there needs to be reliable and quality data management, sustainable, safe, and integrated in several related institutions.
"Don't let it be that in one institution alone, there is one type of data in various versions," he added. Bawaslu member of Lhokseumawe City, Ayi Jufridar, reminded that the issue of organizer data is also an important part of implementing quality elections and elections. So far, organizer data has not been synchronized and has not been managed properly. "Not infrequently, this inaccurate data actually causes problems for the organizers themselves," he said.
Meanwhile, Bawaslu member of Aceh Tamiang Regency, Mutia Arisa, suggested the existence of a safe, robust, and easily accessible application for the public about elections and elections. There is data that can be easily accessed by the public and there is data that is indeed confidential. "What is important is that the data is not duplicated and can be accounted for," said Mutia who also serves as the Coordinator of Law, Prevention, Community Participation, and Public Relations of Bawaslu Aceh Tamiang.[]
Dekan FISIP Unimal Kritisi Data Kepemiluan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Teuku Zulkarnaen, Ph.D, menilai masalah pendataan kepemiluan dan pemilihan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Setiap ada pemilu atau pemilihan, permasalahan yang dihadapi nyaris serupa.
“Masalah data pemilih, misalnya, sampai sekarang belum akurat. Setiap pemilu dank pemilihan itu-itu saja masalahnya. Padahal, sudah beberapa pemilu berlalu. Ada pemilih yang sudah meninggal, ada anggota TNI/Polri yang masih terdata sebagai pemilih, atau pensiunan yang belum masuk dalam data pemilih,” kata Teuku Zulkarnaen dalam rapat koordinasi penguatan kapasitas pengawas pemilu yang diikuti ketua, anggota, dan sekretaris Bawaslu kabupaten/kota seluruh Aceh di Banda Aceh, Kamis (24/10/2024).
Menurutnya, selain data pemilih yang belum akurat, data hasil pemilu juga sering menjadi sumber sengketa hukum karena tidak akurat, tidak jelas, serta berbeda antara yang dipegang penyelenggara teknis, saksi, dan pengawas.
“Data dan informasi di TPS (tempat pemungutan suara) sangat menentukan untuk dikonversi menjadi kursi, makanya banyak yang memainkan data di TPS,” papar mantan Ketua Bawaslu Kota Lhokseumawe periode 2018 – 2023.
Dalam kesempatan itu, Teuku Zulkarnaen juga mengkritisi pengelolaan logistik Pemilu 2024 yang belum ditangani dengan baik sehingga terjadi kesalahan pengiriman terlambat dan adanya surat suara tertukar. “Semua permasahan itu terjadi karena manajemen pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan logistik yang masih kacau,” ungkap Zulkarnaen dalam kegiatan yang dipandu Wildan Zaki.
Data calon, logistik, dan data pengawasan juga menjadi masalah yang belum selesai di setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Teuku Zulkarnaen menyebutkan perlu adanya manajemen pengelolaan data yang andal dan berkualitas, berkesinambungan, aman, serta terintegrasi dalam beberapa lembaga terkait. “Jangan sampai di satu lembaga saja, terdapat satu jenis data dalam berbagai versi,” tambahnya.
Anggota Bawaslu Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar, mengingatkan masalah data penyelenggara juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilu serta pemilihan berkualitas. Selama ini, data penyelenggara belum ada sinkronisasi dan belum dikelola dengan baik. “Tak jarang, data yang tidak akurat ini justru menimbulkan masalah bagi penyelenggara sendiri,” katanya.
Sementara anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Mutia Arisa, menyarankan adanya aplikasi yang aman, tangguh, dan mudah diakses publik tentang kepemiluan dan pemilihan. Ada data yang bisa diakses publik dengan mudah dan ada data yang memang dirahasiakan. “Yang penting, data itu tidak double serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Mutia yang juga menjabat Koordinator Hukkum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Aceh Tamiang.[]
