Sebuah sistem pengadaan publik berbasis blockchain, berikut roadmap untuk membangun sistem ini:
1. Perencanaan dan Desain
- Tentukan Cakupan: Identifikasi proses pengadaan pemerintah spesifik yang harus ditangani pada tahap awal (misalnya, kontrak bernilai rendah vs. kontrak bernilai tinggi).
- Kerangka Peraturan: Mengevaluasi undang-undang dan peraturan yang ada untuk memastikan sistem mematuhi persyaratan hukum.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan pejabat pemerintah, calon penawar, dan pakar industri untuk mengumpulkan masukan dan mengatasi kekhawatiran.
- Desain Teknis: Pilih platform blockchain berizin yang sesuai (misalnya, Hyperledger Fabric) dan rancang kontrak cerdas untuk mengelola proses penawaran. Tentukan struktur data untuk menyimpan informasi dengan aman.
2. Pengembangan dan Pengujian
- Kembangkan platform: Bangun antarmuka yang mudah digunakan bagi pejabat pemerintah dan peserta yang berwenang untuk mengakses sistem.
- Pengembangan Kontrak Cerdas: Mengembangkan dan menguji kontrak pintar untuk verifikasi kelayakan, pengajuan penawaran, evaluasi, dan manajemen kontrak.
- Audit Keamanan: Melakukan audit keamanan menyeluruh terhadap platform dan kontrak pintar untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan.
3. Implementasi dan Peluncuran Percontohan
- Mulai dari yang Kecil: Mulailah dengan program percontohan untuk serangkaian pengadaan terbatas guna menguji fungsionalitas dan mengumpulkan masukan pengguna.
- Pelatihan dan Dukungan: Melatih pejabat pemerintah dan calon penawar dalam menggunakan sistem dan memahami teknologi blockchain.
- Peluncuran Bertahap: Perluas sistem secara bertahap untuk mencakup lebih banyak proses pengadaan berdasarkan keberhasilan uji coba ini.
- Integrasi: Mengintegrasikan sistem blockchain dengan database pengadaan pemerintah dan sistem keuangan yang ada untuk pertukaran data.
Pertimbangan Tambahan
- Skalabilitas: Pastikan platform dapat menangani peningkatan volume tawaran dan peserta seiring dengan skala sistem.
- Interoperabilitas: Pertimbangkan integrasi di masa depan dengan sistem pemerintahan berbasis blockchain lainnya.
- Analisis biaya-manfaat: Mengevaluasi biaya pengembangan, pemeliharaan, dan potensi penghematan dari peningkatan efisiensi dan pengurangan korupsi.
Sumber daya:
- Bank Dunia: Pelajaran Blockchain untuk Pengadaan https://documents1.worldbank.org/curated/pt/260121548673898731/pdf/134063-WP-121278-2nd-edition-IFC-EMCompass-Blockchain-Report-PUBLIC.pdf
- Forum Ekonomi Dunia: Bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan dan teknologi blockchain untuk menghambat korupsi publik https://www3.weforum.org/docs/WEF_Introduction_to_Blockchain_for_Supply_Chains. pdf
Penjelasan Diagram:
- Diagram menunjukkan blockchain berizin di pusatnya, dengan node yang hanya dapat diakses oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
- Instansi Pemerintah: Mewakili entitas pemerintah yang mengelola proses pengadaan.
- Peserta: Mewakili penawar dan pengamat resmi yang dapat berinteraksi dengan sistem.
- Kontrak Cerdas: Mengotomatiskan fungsi utama seperti verifikasi kelayakan, tenggat waktu pengajuan penawaran, dan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
- Buku Besar Terdistribusi: Mewakili catatan semua transaksi dan data yang aman dan anti kerusakan dalam blockchain.
- Portal Akses Publik: Memungkinkan siapa pun melihat informasi yang tersedia untuk umum di blockchain, mendorong transparansi.
Membangun sistem berbasis blockchain memerlukan keahlian dalam teknologi blockchain, pengembangan kontrak pintar, dan peraturan pengadaan publik. Pertimbangkan untuk bermitra dengan pengembang berpengalaman dan konsultan hukum untuk memastikan keberhasilan penerapan.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit