Kerangka hukum dan peraturan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan adopsi sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain. Kerangka ini harus membahas beberapa area utama:
Privasi Data
- Hukum Perlindungan Data: Pastikan kepatuhan terhadap hukum perlindungan data yang ada, seperti GDPR atau CCPA.
- Persetujuan: Dapatkan persetujuan eksplisit dari individu untuk pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi mereka di blockchain.
- Minimalisasi Data: Kumpulkan dan simpan hanya data yang diperlukan untuk meminimalkan risiko privasi.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
- Sengketa Kontrak Cerdas: Tetapkan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak cerdas, seperti arbitrase atau mediasi.
- Bukti Blockchain: Pastikan bahwa catatan blockchain dapat diterima sebagai bukti dalam proses hukum.
Pengakuan Catatan Blockchain
- Validitas Hukum: Tetapkan pengakuan hukum atas catatan blockchain sebagai bukti kepemilikan dan transaksi yang sah.
- Tanda Tangan Digital: Memerlukan penggunaan tanda tangan digital untuk mengautentikasi transaksi blockchain.
- Interoperabilitas: Memastikan bahwa catatan blockchain dapat diintegrasikan dengan sistem dan proses hukum yang ada.
Pengawasan Regulasi
- Otoritas Regulasi: Mengidentifikasi otoritas regulasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain.
- Pedoman: Mengembangkan pedoman dan standar yang jelas untuk penggunaan teknologi blockchain dalam pendaftaran tanah.
- Audit: Melaksanakan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik terbaik.
Tantangan dan Pertimbangan
- Ketidakpastian Hukum: Menangani ketidakpastian hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi blockchain dalam pendaftaran tanah.
- Kerja Sama Internasional: Jika sistem pendaftaran tanah beroperasi di beberapa yurisdiksi, buat mekanisme untuk kerja sama dan koordinasi internasional.
- Evolusi Teknologi: Mengikuti perkembangan teknologi blockchain yang cepat dan menyesuaikan kerangka hukum yang sesuai.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat dan mengembangkan kerangka hukum serta peraturan yang komprehensif, adalah mungkin untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain yang aman, andal, dan kokoh secara hukum.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit