Menetapkan Cakupan
Menetapkan cakupan sistem pengadaan pemerintah berbasis blockchain sangat penting untuk memastikan fokus dan kelayakan. Pertimbangan utama meliputi:
- Area pengadaan tertentu: Departemen atau sektor pemerintah mana yang akan diprioritaskan (misalnya, layanan kesehatan, infrastruktur, TI)?
- Ambang batas nilai kontrak: Apakah sistem akan berfokus pada kontrak bernilai tinggi atau semua pengadaan?
- Cakupan geografis: Apakah sistem akan diimplementasikan secara nasional, regional, atau lokal?
- Fungsionalitas sistem: Proses pengadaan tertentu apa yang akan didigitalkan (misalnya, penawaran, manajemen kontrak, pembayaran)?
Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan
Keterlibatan dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi sistem yang sukses. Kelompok pemangku kepentingan utama meliputi:
- Badan pemerintah: Departemen pengadaan, departemen keuangan, kantor audit.
- Pemasok: Bisnis dengan berbagai ukuran dan sektor.
- Warga negara: Pembayar pajak dan penerima manfaat layanan pemerintah.
- Pakar industri: Konsultan, pengembang blockchain, dan pakar keamanan siber.
- Badan regulasi: Badan antikorupsi, otoritas perlindungan data.
Menetapkan Persyaratan
Pengumpulan persyaratan melibatkan pemahaman kebutuhan semua pemangku kepentingan dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi fungsional dan teknis. Area utama yang perlu difokuskan meliputi:
- Fungsionalitas: Tindakan spesifik apa yang harus diaktifkan oleh sistem (misalnya, pengajuan penawaran, manajemen kontrak, pemrosesan pembayaran)?
- Manajemen data: Data apa yang perlu dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan (misalnya, informasi penawaran, detail kontrak, catatan pembayaran)?
- Keamanan: Tindakan keamanan apa yang diperlukan untuk melindungi data sensitif (misalnya, enkripsi, kontrol akses)?
- Transparansi: Bagaimana sistem akan memastikan transparansi dan akuntabilitas?
- Integrasi: Bagaimana sistem akan terintegrasi dengan sistem pemerintah yang ada (misalnya, sistem keuangan, SDM)?
- Pengalaman pengguna: Bagaimana sistem akan mudah digunakan oleh semua pemangku kepentingan?
- Kepatuhan hukum dan peraturan: Undang-undang dan peraturan apa yang harus dipatuhi?
Dengan mendefinisikan ruang lingkup, mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan mengumpulkan persyaratan secara cermat, landasan yang kokoh dapat dibangun untuk pengembangan sistem pengadaan pemerintah berbasis blockchain yang sukses.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit