Blockchain dapat menjadi alat yang ampuh dalam mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam proyek pengadaan pemerintah. Berikut penjelasan lebih dalam mengenai detail teknis tentang cara mencapai hal ini:
1. Pencatatan Transparan:
- Teknologi Buku Besar Terdistribusi: Semua tahapan proyek, mulai dari penawaran hingga pelaksanaan dan pembayaran, dicatat pada buku besar bersama dan terenkripsi yang dapat diakses oleh semua peserta yang berwenang. Hal ini menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah, mencegah pihak mana pun merusak data atau menyembunyikan informasi.
- Kontrak Cerdas: Kontrak otomatis yang dibangun di blockchain dapat menerapkan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, pembayaran kepada kontraktor hanya dapat dilakukan setelah pencapaian tertentu selesai, diverifikasi oleh pemantau independen melalui sensor atau data feed.
2. Peningkatan Manajemen Rantai Pasokan:
- Pelacakan Asal: Asal dan pergerakan material dan sumber daya yang digunakan dalam proyek dapat dilacak di blockchain, memastikan kepatuhan terhadap sumber etis dan standar keberlanjutan. Hal ini dapat mencegah permasalahan seperti penggundulan hutan atau penggunaan mineral konflik.
- Verifikasi Vendor: Kualifikasi dan sertifikasi vendor dan kontraktor dapat disimpan di blockchain, menyederhanakan proses evaluasi dan mengurangi peluang kecurangan tender.
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan:
- Visibilitas Data Real-time: Pemangku kepentingan, termasuk warga negara dan pejabat pemerintah, dapat mengakses data real-time mengenai kemajuan proyek, alokasi anggaran, dan rincian pengeluaran. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas di seluruh proses pengadaan.
- Mengurangi Beban Administratif: Alur kerja otomatis dan manajemen dokumen di blockchain dapat menghilangkan dokumen manual dan penundaan, mengurangi biaya administrasi, dan menyederhanakan persetujuan.
Tantangan dan Pertimbangan:
- Skalabilitas: Platform blockchain saat ini mungkin belum mampu menangani transaksi bervolume tinggi yang terkait dengan pengadaan pemerintah berskala besar. Penelitian dan pengembangan yang sedang berlangsung secara aktif mengatasi masalah ini.
- Interoperabilitas: Mengintegrasikan sistem blockchain dengan infrastruktur warisan pemerintah yang ada bisa jadi rumit, sehingga memerlukan perencanaan dan kolaborasi yang cermat.
- Peraturan: Kerangka hukum dan pedoman peraturan yang jelas diperlukan untuk mengatur penggunaan blockchain dalam pengadaan pemerintah dan memastikan privasi dan keamanan data.
Secara keseluruhan, teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk merevolusi pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mendorong transparansi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi. Meskipun tantangannya masih ada, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, ditambah dengan perencanaan strategis dan keterlibatan pemangku kepentingan, dapat membuka jalan bagi ekosistem pengadaan publik yang lebih aman dan tepercaya.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar seluruh rakyat mengetahuinya.
Gambar dari: https://pixabay.com/id/illustrations/blockchain-data-pengelolaan-catatan-7478506/
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit