THE DIARY GAME: Senin 12 Agustus 2024 | Saya bersama tim TAPM di rakor TPP Meurah Mulia dan Mengunjungi sahabat yang lagi sakit

Untuk pengimputan sama di mulai dari progres kemudian klik di aksi kemudian klik di APBDes awal. Untuk pengimputan APBDES lewat template di isi. Ada kode rekning akun belanja, dan cara pengisian, APBDes 2024, ada sheet rekap, dan sheet contoh harus di isi. Kode rekning harus betul di isi tanpa ada titik di pengisian pada menu yang tersedia. Uraian tidak ada kendala sesuai kegiatan. Anggaran jangan di copy langsung supaya jangan sampai ada terbaca titik di penulisan rupiah nya namun harus di input manual tanpa titik. Sumber dana jika mengisi melebihi dari pagu dana desa atau dari sumber lainnya maka akan di tolak data nya. Pembiayaan dan tagging prioritas juga harus teliti data nya jangan salah entri. Penyertaan modal, sisa dana lebih tahun lalu (silpa) ini harus tepat angka nya. Ini adalah contoh-contoh kasus yang telah di input oleh teman dan menjadi pembelajaran buat kita disini

---

Dokumentasikan semua APBDes wilayah dampingan di laptop masing-masing karena sumber data mulai dari BLT, Stunting, Ketahanan pangan, Sarpras, Non sarpras. Kalau sudah di tagging di onspam maka tidak dapat di ubah lagi data rencana nya. Pahami antara penyaluran dari KPPN ke rekning gampong menyangkut dengan realisasi yang terjadi di lapangan, misalkan KPM awal nya 50 orang namun kemudian ada yang pindah atau telah meninggal dua orang maka realisasi nya pasti telah berjumlah 48 orang

BNBA untuk data, input di progres, aksi, template BNBA 2024, Di menu pembayaran BLT, progres, aksi, kalau belum input penyaluran DD maka menu ini belum bisa terisi. Fokus di pekerjaan namun tetap memperhatikan penyampaian oleh tim

Update status pendaftaran badan usaha milik desa (BUMDes), untuk Meurah Mulia dari 50 gampong sudah berstatus nama terverifikasi ada 47 gampong dan dari 47 ada 29 desa terverifikasi artimya sudah memiliki sertifikasi badan hukum. Status stagnan nama terverifikasi ada 18 gampong, ini agar di pastikan ke desa, koordinasikan ke Geuchik, apakah mau di tingkat sampai terdokumentasikan ke badan hukum. Tugas kita melakukan komunilasi kembali ke geuchik, supaya dapat di lanjutkan proses tahapan karena di web pendaftaran masih dibuka dan masih gratis. Advokasi kembali mungkin geuchik telah lupa jadi teman-teman mengingatkan tentang status pendaftaran BUMDes ini. Sertifikat badan hukum BUMDes juga di wajibkan oleh Bank lokal di wilayah kita, ini merupakan langkah baik

Pastikan KPM itu tidak double tugas dengan kader posyandu dengan tugas kader pemberdayaan masyarakat (KPM). Ini akan membuat kewalahan saat mendata template data stunting. Tugas kita sampaikan aturannya kepada kepala desa. Terkait dengan KPM yang sudah ada SK di 45 desa berarti ada honor yang di alokasikan di dalam APBG maka laporan KPM harus ada

---