Setelah 12 Tahun Damai Aceh...

---

Prof Apridar, Rektor Universitas Malikussaleh, Aceh

HARI ini, Kamis (15/8/2017), genap sudah 12 tahun usia perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada tanggal yang sama, 12 tahun silam, mantan Menteri Hukum dan HAM RI, atasnama Pemerintah RI, Hamid Awaluddin dan Malik Mahmud, mewakili GAM, sepakat mengakhiri konflik bersenjata Aceh 35 tahun lebih di Helsinki, Finlandia.

Itulah awal harapan baru bagi masyarakat di kawasan terujung Pulau Sumatera itu. Namun, setelah 12 tahun, apa yang dirasakan masyarakat Aceh. Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Prof Apridar menyatakan dalam konteks keamanan sudah jauh lebih kondusif. “Namun, sektor kemiskinan patut dibenahi. Angka kemiskinan kita tahun ini masih berkutat 16,4 persen. Salah satu esensi MoU adalah mengentaskan kemiskinan dalam pelukan perdamaian,” sebut Apridar. Sedangkan angka pengangguran sambung Prof Apridar mencapai 7 persen lebih dari jumlah penduduk 5 juta jiwa lebih di provinsi itu.

“APBA kita tahun ini sekitar 14 triliun rupiah. Itu angka yang besar dan sejatinya bisa digunakan untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan,’ terangnya.

Dia menyebutkan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang baru dilantik dua bulan lalu diharapkan mampu membawa perubahan dan mengentaskan persoalan penganguran dan kemiskinan.

“Salah satu caranya, mensinergikan industri, pemerintah dan perguruan tinggi untuk mengentaskan kemiskinan itu. Jadi, kita harus keluar dari angka provinsi termiskin sesegera mungkin,” harap Prof Apridar.

Sementara itu, jurubicara Partai Aceh Suaidi Sulaiman Laweung, menyoroti soal kekhususan Aceh dalam UU Pemerintah Aceh. Partai Aceh adalah partai yang didominasi mantan kombatan GAM.

“Pemerintah pusat ini saya sebut orang yang mau hamil tapi tak mau melahirkan. Buktinya, kekhususan Aceh dipangkas dalam UU Pemerintah Aceh. Terakhir, dicabutnya pasal 57 dan 60 seiring disahkannya UU Pemilu,” sebutnya.

Seharusnya, pemerintah pusat sambung Laweung, harus berkonsultasi jika ada kebijakan nasional yang menggerus UU Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

“Saya juga kritik DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, mereka harus pro aktif. Jangan ketika ada kekhususan Aceh dicabut baru ribut. Siapkan payung sebelum hujan, jangan ketika hujan panik cari payung,” terangnya.

Dia sepakat kemiskinan dan pengangguran menjadi catatan penting dalam 12 tahun perdamaian Aceh.

Lalu, apa kata rakyat Aceh? “Terpenting itu masyarakat mudah cari kerja, ketersediaan bahan pokok ada. Bukankah berdamai salah satu tujuan paling dasar adalah untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin ini perlu fokus ke pengentasan kemiskinan,” sebut Muammar, warga Desa Blang, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara.

Dia meminta fokus pemerintah bukan semata-mata pembangunan fisik. “Membangun industri dan terciptanya lapangan kerja juga harus terus didorong. Agar rakyat punya kerja,” pungkasnya.

---