ACEHNOLOGI VOLUME 2 (BAB 21) POLITIK ACEH

Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang Politik Aceh yang telah disajikan dalam buku Acehnologi. pertama sekali saya ingin memberitahu kepada pembaca kalau saya sendiri tidak begitu paham tentang Politik Aceh sama halnya saya tidak begitu tahu Sejarah Aceh, sebagaimana yang saya tahu generasi 90an yang sedang sibuk mencari jati diri tanpa ingin tahu keadaan anah kelahiran. Dengan keterbatasan pengetahuan saya coba menulis bagaimana plitik Aceh.
Kajian tentang politik aceh memang memerlukan kerangka yang berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya yang menjadi standar perilaku berpolitik. karena di Aceh, tidak pernah pasam akan persoalan kekuasaan dan kerajaan/pemerintahan, maka sudah pasti kajian politik menjadi suatu keniscayaan untuk dipelajari dari kacamata ilmu orang Aceh sendiri.
Dari sisi ideologi, kajian Politik Aceh dapat melihat bagaimana proses Islamisasi, Westernisasi, Indonesiasasi, yang berlaku didalam sejarah Aceh.
Pada rekaman sejarah mengenai tata cara pemerintahan pada masa sultan iskandar muda, memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik Aceh. Namun konteks, kecermerlangan dan kejayaan Aceh pada era tersebut, cenderung dipandang sebagai perpidahan kekuasaan politik melayu, dari semenanjung tanah melayu, ketimbang sebagai keberhasilan praktik kekuasaan orang Aceh.
sejauh ini, diskusi mengenai Aceh tidak dapat dilepaskan dari praktik politik yang dilakukan oleh orang aceh. Dalam narasi sejarah Aceh, praktik politik oleh orang aceh dapat ditelaah, sejak pendirian beberapa kerajaan di Pulau Ruja, mulai dari peurelak dan Lamuri hingga ke kerajaan Aceh Darussalam. Sumber - sumber pengkajian politik Aceh, paling tidak, dapat ditelaah dalam beberapa hikayat, dokumen penjajah, arsip - arsip Indonesia dan Malaysiaserta beberapa kajian yang dilakukan oleh para sarjana mengenai bagaimana orang aceh berpolitik. oleh karena itu, begitu besar respon aceh terhadap bangsa - bangsa luar, maka cakupan pemikiran Politik Aceh yang harus dikaji.