Blockchain Bisa Jadi Solusi Memajukan Aceh

Bisakah Pemerintah Aceh dan berbagai lembaga lainnya di Aceh bergerak lebih cepat dalam merespon problem dan melayani kepentingan publik?

Jawabannya, bisa! Dan, makin lebih bisa bila Pemerintah Aceh menerapkan e-goverment dan e-governance berbasis blockchain untuk berkerja lebih cepat, gesit dan energik.

Dengan dukungan teknologi blockchain apalagi dipadu dengan kecerdasan buatan pemerintah bisa cepat mengetahui apakah penyakit Rubella sudah pada kondisi darurat.

Jika benar darurat, maka MPU dapat segera bersidang tanpa perlu menunggu tibanya surat resmi permintaan fatwa. Atau, pemerintah pada saat mengetahui status darurat dapat segera mengirim surat permintaan fatwa yang pada detik itu juga bisa diakses oleh MPU.

Anggota MPU pun tidak harus lagi menunggu sampai berkumpul untuk melahirkan fatwa, karena dari jarak jauhpun bisa berkomunikasi untuk menghasilkan fatwa, dan secepatnya mengirim fatwa ke pihak Pemerintah.

Melalui teknologi blockchain vaksin Rubella bisa dipantau pengiriman, penggunaannya sehingga tepat sasaran. Dan asyiknya publik juga bisa memantau.

SKPA lainnya, misalnya bisa membuat ID digital untuk mendukung data-data yang dibutuhkan oleh SKPA yang mengatasi kemiskinan sehingga anggaran jadi selektif. Begitu juga rumah sakit bisa menghasilkan data pasien yang bisa diakses oleh rumah sakit lainnya jika berobat.

KIP Aceh juga memanfaatkan untuk mewujudkan Pemilu tanpa harus takut lagi dengan pemilih ganda dan lainnya. Bukan Hanya KIP, Pihak Unsyiah dan UIN Ar Raniry juga bisa memanfaatkannya, minimal untuk mengelola ijazah mahasiswanya.

Teknologi blockchain lebih canggih daripada teknologi internet biasa yang sifat sentralistis. Blockchain sendiri sifatnya terdesentralisasi sehingga hacker sulit masuk kecuali penggunanya bangai karena bisa tertipu dengan link bodong.

Tapi, jika pun bisa diretas, maka data tidak rusak semua, sebab data sudah terdistribusi sehingga bisa segera diperbaiki. Jika data tersentral maka jikapun Plt Gub sudah sepakat dengan Ketua DPRA terkait anggaran, maka melalui petugas server sangat mungkin untuk disusupi kegiatan penumpang gelap.

Masalahnya, dengan teknologi blockchain, korupsi tidak bisa dilakukan lagi, begitu pula dengan pemborosan anggaran, termasuk curi-curi suara Di Pilkada dan Pileg. Nah!