Indonesia kembali dihebohkan dengan kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara, juga inkompetensi aparat sebagai penegak hukum. Warga negara yang resah dan frustrasi pun mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial dengan tagar #percumalaporpolisi.
Kasus terbaru yang menyedot perhatian publik adalah dugaan pembiaran laporan kekerasan seksual yang dilakukan ayah kepada anak-anaknya di Luwu Timur yang viral setelah diangkat oleh media online Project Multatuli. Juga kasus kekerasan aparat yang membanting seorang mahasiswa yang berdemonstrasi di Tangerang, Banten. Dalam sebuah video yang viral di media sosial terlihat sang mahasiswa kejang-kejang setelah dibanting ke beton dan jatuh dengan posisi bagian belakang tubuhnya terlebih dahulu.
Pihak kepolisian yang mendapat sorotan publik bersikap defensif dan menyerang balik dengan kontra narasi yang mereka bangun. Bahkan terindikasi menggunakan jasa buzzer juga untuk melawan narasi yang menyudutkan kepolisian.
Publik mengkritik keras dan pedas institusi kepolisian yang memiliki kewenangan besar namun kinerjanya dinilai mengecewakan. Publik pun menyorot penggunaan istilah oknum untuk menyebut aparat yang melakukan pelanggaran. Penggunaan istilah oknum dinilai sebagai bentuk cuci tangan institusi kepolisian terhadap perilaku anggotanya. Padahal yang bersangkutan jelas merupakan anggota kepolisian, sehingga selayaknya disebut sebagai anggota polisi, bukan oknum polisi.
Mereformasi institusi sebesar kepolisian tentu bukan perkara mudah, namun harus dilakukan jika ingin menciptakan tertib sosial dalam bermasyarakat. Kepercayaan publik terhadap kepolisian mutlak dibutuhkan. Dan hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan menerima kritik dan mengakui kesalahan.