Si Besar dan Si Penting Itu Imigrasi

Indonesia

Si Besar dan Si Penting Itu Imigrasi

Dengan diakuinya negara republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat menjadikan pengakuan untuh terhadap negara yang merdeka meliputi aspek bangsa Indonesia, wilayah Indonesia, dan pemerintahan Indonesia. Pengakuan tersebut mempunyai dampak dalam kedaulatan atas wilayah dan kedaulatan terhadap warga negara Indonesia, atas dasar tersebut maka perlu dibentuk suatu lembaga pemerintah yang mengatur untuk itu, maka lahir lah suatu insitusi pemerintah yang bernama Imigrasi. Imigrasi Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan hal keimigrasian negara Indonesia. Menurut UU nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 1 huruf 1 Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka mejaga tegaknya kedaulatan negara. Seiring dengan perkembangan jaman Fungsi Imigrasi Indonesia tidak hanya mengurusi lalu lintas orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia namun ditambahkan beberapa fungsi seiring dengan perkembangan jaman dimana terjadi globalisasi diseluruh sektor kehidupan masyarakat dunia.

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnyna globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Dengan adanya perkembagan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Kedaulatan negara dalam aspek lalu lintas warga negaranya dibuktikan dengan pengakuan dokumen perjalanan yang dipegang oleh warga negara Indonesia di luar negeri atau dalam rangka memasuki negara lain. Dalam dokumen perjalanan tersebut merupakan cerminan dari martabat negara karena bila warga negara Indonesia mempunyai kesulitan dalam mendapatkan visa atau dipertanyakan negara lain saat memasuki wilayahnya maka ini berarti negara tersebut memandang kurang baik martabat negara Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi membuat spesifikasi dokumen perjalanan guna menjaga kedaulatan negara dalam dokumen perjalanannya. Ini merupakan peranan Imigrasi dalam memberikan menjaga kedaulatan negara terhadap dokumen perjalanannya, dan seiring dengan perkembangan globalisasi perlunya peningkatan fungsi Imigrasi Indonesia bukan saja mengurusi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia namun perlunya menjaga kedaulatan negara dalam pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian tidak saja pada orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia tetapi pengawasan Keimigrasian dilakukan kepada kegiatan orang asing yang berada di Indonesia. Pengawasan Keimigrasian dilakukan demi menjaga keutuhan wilayah Indonesia dengan cara menghalau kegiatan yang dapat mengancam keutuhan wilayah Indonesia dan menjaga kelestarian budaya bangsa yang terdiri dari ribuan suku dari sabang sampai merauke sebagaimana tertuang dalam falsafah bangsa Bhineka Tunggal Ika yang dimanifestasikan dalam sumpah pemuda Republik Indonesia. Sekarang ini untuk menghancurkan suatu negara tidak lagi dilakukan secara konvensioanal namun dilakukan secara modern dengan cara menamkan doktrin-doktrin disintegrasi bangsa yang berlindung dalam misi kebudayaan, agama dan sosial. Imigrasi dapat berperan dengan menggunakan tindakan hukum berupa pengenaan tindakan administrasi keimigrasian dimana pemerintah Indonesia melalui Imigrasi dapat mengusir paksa orang asing (deportasi) yang membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia. Deportasi merupakan pengejawantahan dari kedaulatan negara yang dibenarkan oleh hukum nasional maupun hukum internasional, tidak ada suatu perangkat pemerintahan yang dapat melakukannya kecuali Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam menjalankan tugas keimigrasian, Imigrasi juga mempunyai fungsi menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan asas selektif policy. Asas selektif policy adalah asas yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menerima orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia hanya akan menerima orang asing yang sesuai dengan maksud tujuan dan kegiatannya yang berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan yang dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Bila dicermati dari tugas dan fungsi dari Imigrasi sangat besar dan sangat penting peranan institusi pemerintah yang bernama Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara republik Indonesia.