Mencintai Pemimpin dengan Kritik

Tulisan ini bisa disebut interteks (intertext). Interteks adalah teks lain yang digunakan menjelaskan teks yang lebih dahulu terbit. Itu mirip misalnya dengan Tahafut al-Falasifah (Ketidak-konsistenan Filsafat) karya Al Ghazali yang direspons oleh Ibn Rusyd di dalam kitabnya Tahafut at-Tahafut (Ketidak-konsistenan dalam Ketidak-konsistenan). Logika penolakan atas filsafat yang dilakukan oleh Al Ghazali dianggap oleh Ibnu Rusyd tidak konsisten dan kontradiktif. Karena pada beberapa hal Al Ghazali juga tidak bisa lepas dari rasionalitas Aristotelian.

Atau bisa juga disamakan antara satu artikel yang diterbitkan oleh seorang penulis, dan kemudian direspons oleh penulis lain, baik yang mengapresiasi atau mengkritik. Bedanya tulisan kali ini interteks saya lakukan sendiri, baik karena perlunya argumentasi lain untuk memperkuat argumentasi tulisan awal atau perlunya perluasan konteks, yang kadang juga tidak menjelaskan tubuh tulisan pertama secara keseluruhan.

Tulisan yang saya ulas berjudul "Merayakan Kesia-siaan", Serambi Indonesia, 31 Januari 2018. Inti tulisan itu berangkat dari problem yang kini ramai di ruang publik Aceh terkait dengan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh atau juga sering disebut dengan ABPA. Sampai tulisan ini dihadirkan, belum ada kesapakatan antara eksekutif dan legislatif tentang anggaran pembangunan pada tahun ini. Ini menjadi preseden buruk karena dari seluruh provinsi yang ada di Sumatera, Aceh ternyata telah menjadi paling terlambat di antara provinsi se-Sumatera (Serambi Indonesia, 13/1).

Saya tak tahu jika dihitung hingga Februari ini, apakah Aceh telah memecahkan rekor paling telat se-Indonesia. Yang jelas Aceh memang sudah dikenal selalu telat. Hanya pada tahun 2014 sejak era perdamaian Aceh, pengesahan rancangan qanun APBA tidak terlambat, berhasil diselesaikan pada Desember 2013. Bahkan jika kita arahkan pada mesin pencari, Aceh pernah tertinggal dalam pengesahan APBA selama delapan tahun berturut-turut! (kompas.com, 12/1/2013).

Afeksi politik seperti ini tentu saja akan meruntuhkan seluruh nama baik pemerintahan Aceh. Apalagi nama Irwandi Yusuf yang telah menjadi ikon perubahan Aceh pascatsunami dan perdamaian 15 Agustus 2005 akan tercoreng. Pada pemerintahan pertamanya bersama Muhammad Nazar (2007-2012) mereka berhasil membuat beberapa terobosan seperti program pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur banyak terbantu oleh proyek nasional dan internasional, sebagai wujud afirmasi dan simpati pemerintahan pusat dan dunia pada rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Meskipun pada masa pemerintahan pertamanya Aceh belum pernah mengesahkan anggaran pembangunan tepat waktu. Bahkan ada tahun hingga Juni baru disahkan. Tentu tradisi buruk tak perlu dilanjutkan. Sikap dan teladan baiklah yang perlu dipurdahkan, dimanis dan dicantikkan seperti gadis Pakistan demi pembelajaran.

Problemnya adalah ketika akhirnya Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah memenangkan Pilkada serentak 2017 tidak ada tim kerja yang cukup solid. Tim sukses mungkin tidak memberikan ingatan dan kritikan yang tajam. Akhirnya politik berjalan business as usual. Bisa dipastikan mereka akan mengalami masalah, yaitu pelambatan dan penurunan kualitas pembangunan dan kesejahteraan. Publik juga tidak memberikan kritikan sehingga situasi semakin runyam dan masuk ke dalam black hole, harapan semakin gelap.

Tulisan saya ini sesungguhnya wujud cinta kepada pemerintah yang juga sejak awal kami dukung. Saat itu memang sebagai dosen PNS saya tidak boleh terlibat politik praktis dan ideologis dengan masuk kepengurusan tim sukses atau tim pendukung kampanye. Namun sebagai intelektual yang bebas , saya gunakan kesempatan dengan memberikan kesadaran politik, baik kepada mahasiswa dan publik, baik dalam ceramah dan tulisan di media massa kenapa kita perlu perubahan baru di Aceh, kenapa petahana tidak layak dilanjutkan, dan kenapa publik jangan takut dalam memilih secara independen tanpa dihantui maop (propaganda) politik dari lawan-lawan politiknya.

Tentu banyak pemilih IrNo dan juga publik secara umum kecewa jika ini akan menjadi ending. Mengutip judul buku filsuf Inggris, Bertrand Russell, kita bisa saja merayakan kesia-siaan (in praise of idleness), ketika sosok "penyelamat" itu tak kunjung bekerja sesuai harapan.

Source:

Namun kritik ini jangan dianggap benci. Setetes minyak pun saya tak membenci pemerintah sekarang ini. Agama juga melarang, tak boleh membenci personal tanpa alasan yang jelas. Kita hanya akan membenci pemerintahan jika mereka mengkhianati hati nurani rakyat dan kepercayaan yang sudah diberikan. Apa yang saya lakukan ini adalah wujud dari mendukung pemerintah. Mengutip pernyataan Prof. Afan Gaffar (alm), guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, we support government critically. Ia mungkin mengutip pandangan negarawan dari Inggris atau Amerika Serikat. Saya lupa karena ia sampaikan di sebuah seminar di Yogyakarta pada tahun 1996.

Ada kutipan yang sama dengan pernyataan Afan Gaffar itu. Saya kutip dari sastrawan Amerika Serikat, Mark Twain: patriotism is supporting your country all the time and your government when it deserves it: patriotisme dan kepahlawanan adalah sikap mendukung negara dan pemerintah selama mereka layak mendapatkannya. Kapan negara dan pemerintah layak mendapatkan dukungan dari kita? Jika mereka menjalankan peraturan dan kebijakan selurus-lurus dan setinggi-tingginya, membela amanat rakyat, dan tidak ignorance, pura-pura bodoh ketika penderitaan dan kesedihan rakyat menyelimuti tubuh mereka (overwhelmed) karena pemerintahnya abai dan foya-foya.

Jadi Steemians mari kita dukung pemerintah kita melalui sikap kritis. Agar mereka terus terjaga dan memeluk kita dengan kehangatan dan ketulusan. Itu hanya ketika mereka menjalankan fungsi sebagai pemerintah yang melayani rakyat dan bukan malah minta dilayani. Capcus ya?

1 Februari 2018