Konsultan

KOBA – Tidak sedikit proyek pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah yang dinilai asal-asalan. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Koba kini tengah membidik tenaga konsultan pengawas dan perencana. Pasalnya, realisasi kualitas proyek yang kurang baik juga sangat dipengaruhi peran konsultan perencana serta konsultan pengawas. Kepala Kejari Koba, Tatang, SH, MH, kepada sejumlah wartawan, Kamis (27/10) kemarin, menjelaskan bahwa konsultan pengawas dan perencana dibiayai dengan uang negara. Untuk itu, Undang-Undang Korupsi Pasal 7 ayat b menjelaskan bahwa konsultan pengawas dan perencana bisa dipidanakan jika tidak melakukan tugasnya dengan baik. "Kalau hasil proyeknya kurang maksimal maka konsultan pengawas dan perencana bisa dipidanakan. Akan tetapi harus dikaji secara matang berdasarkan realisasi fisik proyek," jelas Tatang.

Sementara, sekretaris LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak), Feryandi, mengatakan tidak sedikit pembangunan fisik maupun jasa di Bangka Tengah yang dinilai kurang diawasi pihak terkait. "Seperti yang kita ketahui, panitia pengadaan jasa juga ikut terlibat dalam kongkalikong dengan perusahaan peserta tender, sehingga jangankan pengawasan secara ketat, aturanpun bisa diubah karena diiming-imingi fee sekian persen dari pihak perusahaan," tuturnya. Untuk itu, bila masyarakat mengetahui adanya tindakan kecurangan berbagai proyek, Fery menghimbau untuk memberitahukan pihak LSM yang akan ditindaklanjuti ke pihak kepolisian dan kejaksaan. “Sudah saatnya korupsi diberantas karena akan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan di daerah ini, tegasnya.