NEWS - tahir saleh, CNBC Indonesia 22 November 2020 06:45
site:
https://curio.instructure.com/courses/1027/pages/regarder%7C%7C~-peninsula-2020-streaming-vf-francais-hd-slash
Foto: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kekerasan di Afghanistan harus dihentikan karena hanya akan mengikis upaya perdamaian dan kepercayaan di antara rakyat Afghanistan.
Kemenlu mencatat kekerasan terus terjadi di Afghanistan dengan korban tewas dan terluka mencapai lebih dari 6.000 orang tahun ini.
"Kita harus segera bertindak dan tidak bisa lagi menunggu. Kekerasan di Afghanistan harus dihentikan karena hanya akan mengikis upaya perdamaian dan kepercayaan di antara rakyat Afghanistan," tegas Menlu RI Retno Marsudi, dalam pernyataan resmi, dikutip Minggu (22/11/2020).
Pernyataan tegas ini disampaikan Retno dalam pertemuan Arria Formula Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Proses Perdamaian di Afghanistan, yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat lalu, 20 November 2020.
Baca: Ada Apa Nih? Pentagon Panggil Semua Tentara AS Pulang Kampung
Pertemuan dipimpin oleh Menlu Estonia dan dihadiri oleh Presiden dan Menlu Afghanistan serta Menlu Qatar, Finlandia, Norwegia dan Jerman.
site:https://tawono2649.medium.com/ngeri-korban-di-afghanistan-tembus-6-000-apa-sikap-ri-49da628110ec
Pertemuan ini pun menghadirkan sejumlah briefers, di antaranya Special Representative of the Secretary-General for Afghanistan, Deborah Lyons; anggota tim negosiasi Afghanistan, Fatima Gailani; dan Asia Director dari International Crisis Group, Laurel Miller.
site:https://tivon52456.medium.com/hadir-2-hari-di-ktt-g20-jokowi-soroti-2-hal-penting-ini-49242c6bd60b
Menlu Retno menekankan pentingnya proses perdamaian di Afghanistan yang Afghan-owned dan Afghan-led, serta menempatkan masyarakat Afghanistan sebagai sentralnya.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Menlu RI menegaskan tiga hal penting.
site:
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan, karena mengancam proses perdamaian dan menggerus kepercayaan masyarakat Afghanistan.
site:
Kedua, masyarakat internasional harus meningkatkan kontribusinya dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan. Peningkatan bantuan internasional dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif di lapangan, meningkatkan kapasitas Pemerintah, sekaligus menopang ekonomi masyarakat Afghanistan.
site:
Ketiga, sinergi antara berbagai Lembaga PBB perlu diperkuat untuk bisa lebih membantu proses perdamaian di Afghanistan.
Sinergi ini tidak hanya penting untuk menciptakan situasi yang kondusif di lapangan, tapi juga untuk lebih melindungi kelompok rentan, termasuk dalam hal pemberdayaan perempuan. Seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan negeri.
site:
Menlu Retno lebih lanjut menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung Afghanistan, sampai tercapainya perdamaian yang telah didambakan masyarakan Afghanistan.
Presiden Afghanistan menyampaikan apresiasi kepada DK PBB atas dukungan yang berkesinambungan bagi Afghanistan.
site:
Untuk itu, DK PBB dinilai memiliki peran penting untuk terus mendorong gencatan senjata, mengimplementasikan sanksi, mendukung upaya melawan teroris termasuk pendanaannya, serta mendukung upaya konektivitas regional.
site:
Negara-negara peserta pertemuan menyampaikan dukungan terhadap proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan dan mengecam kekerasan yang terus berlangsung.
site:
Sejumlah negara juga menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia dan Jerman selama ini sebagai negara penjuru pembahasan agenda Afghanistan di DK PBB.
Pertemuan Arria Formula DK PBB ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan DK PBB dan komunitas internasional guna mendukung negosiasi perdamaian Afghanistan dan memastikan stabilitas dan perdamaian di Afghanistan.
site:
Dalam pertemuan Arria Formula ini, Indonesia merupakan salah satu co-sponsor pertemuan bersama dengan Afghanistan, Estonia, Jerman, Finlandia, Norwegia dan Qatar.
site:
Foto: Jokowi di KTT G20, 21 November 2020/Biro Setpres
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2020) malam. Rencananya, Jokowi akan menghadiri KTT G20 selama 2 hari hingga 22 November ini.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pada hari pertama penyelenggaraan KTT G20, Jokowi didampingi oleh dirinya sebagai Menlu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"KTT ini akan diselenggarakan dua hari, yaitu malam hari ini dan besok. Dan besok malam Insya Allah Presiden RI juga akan menghadiri KTT G20 di hari kedua," kata Retno dalam video resmi, usai menghadiri KTT Sabtu (22/11/2020) malam, dikutip CNBC Indonesia Minggu (22/11/2020).
Pada tahun ini, Saudi Arabia sebagai ketua pelaksana penyelenggaraan KTT G20, dengan tema 'Realizing Opportunities of the 21st Century for All'. Penyelenggaraan KTT dipimpin oleh Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud dan dihadiri oleh kepala negara/kepala pemerintahan negara anggota G20, negara undangan, dan wakil dari organisasi internasional.
Baca: Jokowi Minta Akses Vaksin Covid-19 Dibuka bagi Semua Negara
Tema yang dibahas dalam KTT hari pertama ini adalah mengenai upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Sementara di hari kedua atau hari ini, Minggu (22/11/2020), akan dibahas mengenai membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
Pertemuan G20, menurut Retno akan ditunggu oleh dunia. Pasalnya G20 menguasai dua pertiga ekonomi dunia, sehingga sudah pasti dunia berharap agar G20 dapat mempelopori dan mendorong kerja sama serta aksi kolektif dalam penanganan Covid-19.
"Tentunya harapan dunia agar G20 dapat mempelopori dan mendorong kerjasama serta aksi kolektif, yang dapat digunakan untuk menanggulangi pandemi, dari aspek kesehatan atau sosial ekonomi, ditunggu oleh dunia," jelas Retno.
Pada hari pertama penyelenggaraan KTT G20, kata Retno juga diselenggarakan acara pertemuan pemimpin dunia, yang membahas mengenai 'pandemic preparedness and response' atau kesiapan dan respons pandemi, di mana para kepala negara mengadakan tukar pikiran mengenai upaya penanggulangan pandemi Covid-19.
"Termasuk akses terhadap vaksin yang adil dan terjangkau bagi semua. Pembuatan kebijakan menguatkan sistem kesehatan masyarakat, outlook ekonomi global, upaya pemulihan pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan sistem keuangan global," jelas Retno.
Dalam pidato Sabtu kemarin, Jokowi menekankan dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi.
"Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujarnya dalam sesi pertama KTT G20 yang bertemakan "Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan".
Mantan Gubernur DKI ini menegaskan, akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.
Baca: G-20: Saat Pemimpin Dunia Bahas Corona, Trump Banyak Absennya
Kedua, Presiden memandang perlunya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia.
Terkait hal tersebut, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah meminta dukungan dana sebesar US$ 2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.
Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.
"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang (sound debt management) termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Presiden.
Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Presiden berpandangan, apabila dukungan tersebut dikurangi secara terburu-buru, maka pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan akan berjalan dalam waktu yang lama.
"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tuturnya.
Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang di masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah untuk dapat pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.
Baca: Xi Jinping, Putin hingga Jokowi Bahas Corona, Apa Isinya?