Source: Google
Partai pendukung pemerintah kembali dibuat berang dengan sikap PAN di parlemen, mengapa tidak pada saat paripurna akan melakukan voting penentuan RUU Pemilu PAN ikut serta dalam melakukan walk out.
Melihat langkah yang diambil partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini tentu sangat bertolak belakang dengan partai koalisi pemerintah yaitu PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, dan PKB mendukung opsi A yang salah satunya terkait presidential threshold 20 persen.
Perbedaan pandangan ini sebenarnya bukan kali pertama ditunjukkan oleh PAN semenjak ikut dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi-JK, sebelumnya mereka juga berbeda pandangan terkait dengan pencalonan gubernur jakarta dan yang terbaru sikap PAN yang tidak jelas dalam mendukung Perppu ormas.
Politik yang dimainkan oleh PAN seakan-akan mengisyaratkan bahwa mereka tidak tulus berada dalam barisan pendukung pemerintah, justru mereka dianggap menjadi "benalu" dalam kabinet karena seringnya berbeda pandangan dalam setiap pengambilan keputusan penting.
source : google
Sikap tidak profesional PAN sudah sepatutnya mendapat perhatian dan respon dari pemerintah terutama presiden Jokowi dalam menentukan arah kebijakan kedepannya, terlebih lagi pada pilpres mendatang. Dilihat dari kehadirannya yang sudah tidak menguntungkan ada baiknya Jokowi kembali mengevaluasi kabinetnya seperti melakukan pergantian posisi mentei yang dijabat perwakilan PAN.
Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat agenda pemerintahan kedepannya semakin sulit, maka sudah seharusnya pemerintah membangun koalisi yang lebih sehat supaya tidak ada yang menjadi benalu dan menggembosi energi dari dalam pemerintahan.