Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Sebagai Berikut:

Bentuk Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang:

1. Tahap Perencanaan Tata Ruang;
   Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
   a. Masukan mengenai;
    persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/ atau
    penetapan rencana tata ruang.
   b. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

2. Tahap Pemanfaatan Ruang;
   Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
   a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
   b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatn ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah di tetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
   f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
   a. masukan terkait arahan dan/ atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
   b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   c. pelaporan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwewenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
   d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Upvote, Follow, Share and Like rekan-rekan @steemitlhokseumawe, @steemitaceh, @steemitindonesia, @fuadjamaluddin