Banda Aceh – Sejumlah petinggi Partai Aceh (PA) menggelar rapat khusus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Adapun sejumlah elit PA tersebut adalah Wali Nanggroe, Malek Mahmud Al-Haytar, Ketua KPA/PA, Muzakir Manaf , Sekretaris KPA/PA, Abu Razak dan Anggota DPD RI yang juga kader PA, Fachrul Razi.
Ketua KPA/PA, Muzakir Manaf mengatakan, pertemuan tersebut digelar untuk membicarakan berbagai hal, termasuk sejumlah butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki dan UUPA hingga situasi perdamaian Aceh paska ditandangani satu dekade silam.
"Kedatangan kita kali ini meminta izin Pak Wapres (Wakil Presiden) untuk menuntaskan segala regulasi terkait kekhususan Aceh yang kini masih belum tuntas. Contohnya seperti poin-poin MoU Helsinki dan turunan UUPA belum sepenuhnya diwujudkan,” ujar Muzakir Manaf alias Mualem kepada aceHTrend via telepon seluler.
Mualem menjelaskan, beberapa butir perjanjian MoU Helsinki saat ini masih belum diselesaikan pemerintah pusat, antara lain adalah pengaturan tentang migas, tentang kewenangan Aceh dan peraturan Presiden tentang badan pertanahan yang dikelola Aceh.
Mantan pucuk pimpinan GAM ini menambahkan, pihaknya juga tetap berkomitmen penuh untuk menjaga dan merawat perdamaian Aceh agar tetap hakiki.
"Harapan kita ke depan pak wapres bersedia memenuhi janjinya untuk menuntaskan segala permasalahan yang masih terganjal di Pemerintah pusat. Beliau adalah tokoh sentral di balik lahirnya perjanjian damai ini. Apalagi mengingat ini detik-detik masa era pemerintahan Jokowi-JK akan berakhir,” ujar Mualem.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPA/PA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak. Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, seperti perkembangan ekonomi, hukum dan keamanan di Aceh.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar Aceh bisa dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggaran PON 2024 nanti. Apalagi Mualem selaku Ketua Umum KONI juga sudah berkomitmen besar untuk memajukan sektor olahraga di Aceh.
"Jadi dalam pertemuan tadi, kita masih tetap konsisten untuk merawat dan menjaga perdamaian yang sangat berharga ini. Begitu juga soal perkembangan dan pembangunan Aceh ke depan, baik dari sektor ekonomi, hukum dan keamanan. Termasuk juga halnya soal tanah Wakaf Aceh agar tetap dikembalikan kepada Pemerintah Aceh. Itu sah milik rakyat Aceh karena jauh sebelum Indonesia merdeka Aceh sudah memilikinya,” ujar Abu Razak.