Nasib tentara Turki yang 'membelot' ke Yunani: Pemberian suaka dibatalkan?

Pemerintah Yunani mengatakan telah meminta otoritas kehakiman negara tersebut untuk membatalkan keputusan hukum yang memberikan suaka kepada seorang pilot helikopter Turki.

Dia adalah salah-seorang dari delapan tentara Turki yang melarikan diri ke Yunani pada tahun lalu setelah upaya kudeta yang gagal di Turki.

Turki telah menunjukkan kemarahannya atas keputusan suaka tersebut, dengan menyatakan hal itu akan mempengaruhi hubungan kedua negara.

Kementerian luar negeri di Ankara mengatakan Yunani, sekali lagi, menunjukkan bahwa negara itu melindungi komplotan kudeta.

Komite suaka Yunani memutuskan tidak ada bukti bahwa co-pilot yang menerbangkan tujuh orang prajurit Turki ke Yunani sehari setelah kudeta yang gagal itu terlibat dalam rencana kudeta tersebut.

Dikatakan pula bahwa pria itu tidak akan mendapatkan keadilan selama menjalani proses persidangan di Turki.

Tujuh tentara Turki lainnya ditahan di Yunani menunggu keputusan permintaan suaka mereka.

Pada Januari lalu, Mahkamah Agung Yunani menolak permintaan ekstradisi Turki terhadap delapan prajurit tersebut. Alasannya, mereka tidak terlibat dalam usaha kudeta itu.

Saat ini, pengadilan banding administratif Yunani sdeang memeriksa kasus tersebut menyusul permintaan pemerintah Yunani agar otoritas kehakiman negara itu meninjau pulang pemberian status suaka tersebut.

Pemerintah Yunani mengatakan pihaknya tidak mendukung kelompok pelaku upaya kudeta dan menyatakan badan peradilannya independen.

Bagaimanapun, prajurit yang diberi suaka telah dibebaskan dari tahanan, kata seorang pejabat kepolisian kepada Kantor berita Reuters.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu yang mengunjungi Yunani pada awal bulan ini dan mengatakan bahwa dia tidak ingin negara tersebut menjadi surga bagi para pelaku upaya kudeta.

Hampir 250 orang tewas dan 2.196 orang terluka dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh faksi di dalam tubuh militer Turki pada 15 Juli tahun lalu.

Setelah upaya kudeta itu gagal, pemerintah Turki melakukan tindakan terhadap orang-orang yang dituduh mendukung upaya kudeta, antara lain dengan memecat lebih dari 150.000 pegawai negeri dan melakukan penangkapan terhadap sekitar 50.000 orang.

Para penentang pemerintahan Erdogan mengatakan tindakan pembersihan tersebut merupakan upaya untuk membungkam perbedaan politik.