Masa pendaftaran mahasiswa Prodi D-III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Malikussaleh ditutup pada 12 Agustus mendatang. Proses penerimaan mahasiswa D-III dilakukan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang kesekretariatan di instansi pemerintah, BUMN, swasta, serta berbagai perusahaan besar dan kecil sesuai dengan perkembangan teknologi.
Pendaftaran mahasiswa D-III Kesekretariatan dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, setiap jam kerja. Calon mahasiswa yang diterima adalah lulus SMA/SMK atau sederajat lulusan tiga tahun terakhir. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan administrasi lainnya seperti fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir sebanyak dua lembar, fotokopi kartu keluarga, pasfoto 3 x4 tiga lembar, dan 4 x 6 dua lembar.
“Selain itu, juga perlu menyertakan foto seluruh badan satu lembar,” ungkap Ketua Prodi D-III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal, Khairawati M Si, Senin (22/7/2019).
Menurutnya, proses pembelajaran pada Prodi D-III Kesekretariatan FEB Unimal dirancang untuk melatih dan meningkatkan skill mahasiswa untuk meningkatkan potensi dalam bidang kesekretariatan modern sesuai perkembangan teknologi, terutama komputer.
“Karena itu, selain dosen internal, kami juga mengundang tenaga profesional untuk mendukung skill mahasiswa,” tambah Khairawati yang didampingi Sekretaris Prodi, Ristati M Si.
Dikatakan, Prodi D-III Kesekretariatan berkomitmen mendesain kurikulum berbasis kompetensi dan berkarakter dengan dukungan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan. Penyusunan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dengan beban 119 SKS yang bisa ditempuh maksimum 6 semester.
Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, Prodi D-III Kesekretariatan FEB Unimal memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer, bahasa, mengetik, perkantoran, perpustakaan, serta ruang kuliah yang nyaman. “Sedangkan untuk on the job training, kami sudah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi permerintahan, perbankan, BUMN, dan perusahaan swasta,” tandas Khairawati.[**]
