Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan Covid 19

Dalam rangka penanganan dan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Aceh Utara, komisi III mengapresiasi gerak pemerintah daerah yang sudah mengalokasi anggaran sebesar 2 M yang akan digunakan untuk pengadaan APD di RSUCM dan juga akan di kirim ke setiap puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, Kamis (02/04/2020)

Sekretaris Komisi III Jufri Sulaiman menyebutkan bahwa pemerintah dalam rapat dengan unsur Forkopimda dan pimpinan DPRK sudah menyepakati pengalihan anggaran perjalanan dinas APBK 2020 sebesar 8.7 M untuk tambahan anggaran penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah kabupaten Aceh Utara

Menurutnya, dengan total anggaran yang sudah dianggarkan sebesar 10.7 M oleh pemerintah daerah komisi III berharap bisa digunakan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga mata rantai penyebaran epidemi Covid - 19 yang memicu keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat ini bisa segera tertanggulangi, apalagi tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci ramadhan.

"Akan ada persoalan lain yang mesti di antisipasi oleh pemerintah misalnya bagaimana menjaga kestabilan harga bahan pokok dan kekurangan sembako untuk masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas diluar rumah dan lain sebagainya" ungkap Jufri.

Dijelaskannya , penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, membutuhkan kerja keras dari tim gugus Covid-19 dan dinas kesehatan sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar sesuai dengan juknis yang telah di tetapkan sehingga tepat sasaran serta kebutuhan terhadap perlengkapan medis bisa segera tersalurkan, paparJufri

Sebagaimana di sampaikan oleh ketua komisi III melalui media waspada Kemarin bahwa seluruh puskesmas belum memperoleh APD yang standar sesuai SOP untuk menangani pasien " untuk mengatasi persoalan ini tentunya gerak cepat dan kerja keras dinas terkait sangat diharapkan sehingga apa yang menjadi harapan para tenaga medis bisa segera teratasi" kata anggota DPRK Aceh Utara ini.

Sementara itu , Informasi yang diterima komisi III dari Kadis kesehatan bahwa APD sudah dipesan dan diorder namun belum semua dari orderan tersebut diterima sesuai dengan orderan ke Kabupten aceh utara sehingga masih ada puskesmas yang belum mendapatkan APD kata politisi Partai Gerindra.

" Kami dari komisi III tentunya akan menjalankan fungsi pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran daerah termasuk juga anggaran yang digunakan terhadap tanggap bencana ini karena memang salah satu fungsi DPRK adalah fungsi pengawasan, kita tidak ingin ada dana yang sudah di floting untuk kegiatan pencegahan Covid-19 namun tidak tepat penggunaannya" tegas Jufri .

Dengan luas wilayah kabupaten Aceh Utara 852 desa tentu dana yang sudah dianggarkan ini masih belum optimal, namun bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah disepakati itu jauh lebih penting .

Ditambahkan Jufri Sulaiman, seiring berjalan waktu pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan penyebaran virus Covid-19 ini melalui instansi terkait sehingga apabila kemudian masih ada kekurangan anggaran terhadap penanganan penyebaran virus ini tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk mencari solusi kembali secara bersama eksekutif dan legislatif sehingga Aceh Utara benar-benar bisa steril dari penyebaran Covid-19.

Ketua Komisi III pernah menyampaikan kekhawatiran kalau nantinya dana ini disalah gunakan, ini bisa dianggap sebagai WARNING dari kami komisi III bahwa kami akan serius mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sesuai dengan tupoksi kami di komisi III, sambung politisi kelahiran Sawang ini.

Komisi III mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam masa tanggap cepat penanganan penyebaran Covid-19 baik mempersiapkan lokasi penampungan untuk karantina maupun mempersiapkan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang kinerja tim medis.