"Sudah terlalu lama ku menunggu..."
Begitulah kira-kira bait lagu yang kerap kita dengarkan di Youtube atau media sosial umumnya untuk mewakili kejadian politik anggaran saat ini di Aceh. Rasanya sudah terlalu jenuh untuk mengingat, memikirkan serta menganalisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Bahkan hampir setiap hari di media massa baik cetak maupun elektronik masalah APBA ini selalu menjadi topik dikusi yang tidak habis-habisnya, pasalnya banyak para analisator dan bahkan pengamat mencoba memberikan pandangan maupun menawarkan solusi agar APBA segera disahkan tepat waktu dan tentu tidak sedikit pula masyarakat dimana saja, warung kopi media sosial, mereka meluapkan kekesalannya dengan menumpahkan sumpah serapah, namun yang menjadi ironi, sekuat apapun tekanan (presure) yang dilancarkan oleh berbagai kalangan masyarakat Aceh tidak pernah membuat elit politik di Aceh, apatah itu anggota dewan serta eksekutif merasa terusik dan malu, dan malahan justru mereka terkesan cuek seolah-olah mengungkapkan kalimat "emang gue pikirin", maka melihat fenomena yang terjadi beberapa pekan terakhir ini saya merasa perlu sedikit untuk mengatakan bahwa elit politik Aceh sudah pekak telinganya.
Photo credited mercinews.com
Drama-drama, intrik serta agistasi murahan yang akhirnya mengakibtan keterlambatan pengesahan APBA selalu dimunculkan di awal tahun dan senantiasa diputar episode lanjutannya kembali di tahun berikutnya, entah apa tujuannya dan bargaining apa yang sedang digarap, hanya Tuhan dan mereka yang tahu.
Dalam beberapa tahun terakhir kita tidak pernah menyaksikan APBA disahkan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka APBA untuk tahun anggaran 2018 semestinya sudah harus disahkan pada bulan Desember 2017, namun tarik-ulur kepentingan dan politik transaksional antara dewan dan pejabat eksekutif mengakibatkan terlambatnya pengesahan APBA, padahal pembangunan Aceh sangat tergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja Aceh.
Maka, dengan lambatnya pengesahan APBA ini justru malah berefek kepada tersendatnya pertumbuhan ekonomi Aceh dan kejadian ini akan berimplikasi kepada tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2017 yang kami kutip dari laman https://www.harianaceh.co.id, jumlah penduduk miskin di Aceh sudah mencapai 872 ribu jiwa atau telah mencapai 16,89 persen ditambah lagi jumlah pengangguran di Aceh yang sudah mencapai 150 ribu jiwa, jika kita melihat data yang ada, maka sangat memungkinkan terjadinya penambahan pengangguran dan angka kemiskinan lagi di Aceh dan bisa-bisa makin melonjak tinggi di tahun 2018 ini, dimana semestinya pemerintah Aceh seperti dewan maupun pejabat eksekutif harus lebih wise dalam menyikapi tindakan politik yang menyangkut hajat rakyat Aceh jangan justru malah menutup telinga alias pekak!.
Kalimat dan slogan setia seakan-akan menjadi hal yang tabu dalam politik praktis, padahal dewan dan pejabat eksekutif yang merupakan respresentasi langsung dari rakyat, semestinya menjadikan harus rakyat sebagai Raja karena tanpa rakyat mereka bukan siapa-siapa dan tidak mungkin bisa duduk di lembaga yang terhormat itu, yang justru ketika kita amati setelah mereka terpilih malah jarang masuk (mangkir) kantor karena asik dinas luar atau bahkan berpura-pura sibuk dengan urusan pribadi dan tidak membawa manfaat sedikitpun bagi rakyat Aceh.
Sebagai contoh saja, dari amatan yang kami lakukan, setiap sidang yang membahas perkara rakyat, justru jumlah anggota dewan yang hadir sedikit sekali tidak sampai dua per tiga dari seluruh anggota yang ada, sehingga wajar jika kita bertanya-tanya untuk apa mereka dipilih dan apa fungsi mereka sebagai wakil raykat di Aceh?, maka melihat fenomena dan dinamika ini sangatlah wajar kalau APBA 2018 terus dan terus terlambat disahkan, maka menjadi sebuah kewajaran pula jika pandangan rakyat Aceh kepada anggota legislatif pada dasarnya mereka tidak pernah berfikir untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Pemerintah Aceh yang saat ini dipimpin oleh pasangan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah awalnya menjadi harapan baru bagi rakyat Aceh dan bahkan rasa optimisme muncul begitu besar, babak baru Aceh akan segera dimulai, namun setelah beberapa bulan terakhir terpilihnya mereka menjadi pemimpin Aceh, ditambah lagi dengan pemasalahan pengesahan APBA 2018 yang terus tertunda ini, membuat rakyat Aceh tidak lagi berharap banyak dan malah memunculkan kekecewaan dan luka yang mendalam seperti apa yang telah dirasakan pada kepepimpinan periode sebelumnya Zaini Abdullah - Muzakir Manaf.
Kita bisa sama-sama saksikan drama kepergian Irwandi Yusuf yang lebih memilih untuk pergi keluar negeri dengan alasan mencari investor, padahal jika kita lihat dan tilik lebih jauh justru investor yang sudah ada saja lari dari Aceh, masih sangat segar diingatan kita soal perencanaan pembangunan pabrik Semen di Pidie, bagaimana kelanjutannya pak Irwandi?
Sebenarnya Aceh memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor, tapi Aceh belum menjadi tempat investasi yang aman bagi para inverstor untuk menanamkan modal investasinya di Aceh, hal ini tentu saja disebabkan karena banyaknya persoalan-persoalan internal di Aceh yang tak kunjung selesai, seharusnya pemerintah Aceh segera menyelesaikan persoalan internal tersebut dan kemudian baru dapat mengundang para investor untuk melakukan investasi di Aceh.
Saya mengajak para Steemer di mana saja anda berada khususnya di Aceh serta secara lebih khusus lagi kepada bang @rismanrachman, mari sama-sama kita menginventarisir kembali berapa banyak jumlah investor dari semenjak awal pemerintahan Irwandi Yusuf - Muhammad Nazar hingga ke pemerintahan yang dipimpin Zaini Abdullah - Muzakir Manaf yang telah hadir di Aceh? nyaris tidak ada!, naifnya lagi dengan dalih pergi keluar negeri untuk membangun kerjasama secara langsung, tapi tidak ada satupun yang kita lihat hari ini dihadapan kita para investor sudah menanamkan modalnya di Aceh?
Bukannya rakyat Aceh merasa pesimis dengan kondisi yang terjadi satu dasawarsa terakhir ini, namun untuk mendatangkan investor semestinya pemerintah Aceh harus berbenah dan mempersiapkan berbagai hal baik itu pembenahan dilingkup internal maupun eksternal.
Pemerintah Aceh seharusnya lebih aware mana yang mejadi skala prioritas, membangun Aceh sangat dibutuhkan keseriusan serta tanggung-jawab, jika elit-elit hanya sibuk dengan urusan pribadi serta lebih mementingkan kelompok maka jangan pernah bermimpi bahwa Aceh akan maju seperti apa yang kita harapankan. Dana otonomi khusus yang begitu banyak tidak akan pernah membawa manfaat bagi rakyat Aceh. Jadi tolong jangan pekak wahai para Elit di Aceh![]