Bukan Sembarang Kursi

Saat ini, banyak orang berebut kursi. Bukan sembarang kursi, tetapi kursi yang menarik bagi semua orang banyak, siapa saja yang duduk di tempat itu, suaranya didengarkan, perintahnya diikuti, keputusannya menjadi pedoman, berprestise, dan tentu saja siapa yang duduk dikursi itu akan mendapatkan sesuatu yang selalu dicaei oleh banyak orang. Kursi yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kursi kekuasaan.

Dulu di zaman kerajaan, kekuasaan tidak diburu, tetapi cukup ditunggu. Siapa pun putra Raja akan mendapat warisan kekuasaan. Anak seorang raja tatkala orang tuanya sudah mangkat, maka salah seorang akan mewarisinya. Sedangkan anak yang lain diberi posisi penting lainnya. Lewat sistem itu, mereka yang bukan tergolong anak raja, misalnya hanya sekedar anak petani kecil, pedagang di pasae, nelayan yang penghasilannya tak menentu, apalagi pengangguran, sekalipun pengangguran tidak mungkin meraih derajat itu.

Berbeda dengan zaman feodal adalah saat orang percaya pada sistem demokrasi seperti akhir-akhir ini. Siapa saja bisa menjadi Bupati, Wali Kota, Gubernur, Anggota DPRD, DPR dan bahkan Presiden. Semua jabatan yang harus diperoleh lewat pemilihan, dengan melibatkan rakyat, maka siapa pun berpeluang untuk meraihnya. Siapa pun orangnya boleh mencalonkan diri, asal mau, memenuhi syarat,berani dan merasa mampu.

Orang yang semula aktif sebagai pedagang, pengusaha, tentara, pejabat politik, PNS, bahkan pengangguran sekalipun, asal yang bersangkutan dikenal dan mampu mengenalkan diri kepada masyarakat dan memenuhi syarat-syarat yang sebenarnya tidak terlalu sulit dipenuhi, maka boleh ikut berkompetisi memperebutkan kursi kekuasaan itu. Karena itu akhir-akhir ini ada saja orang yang semula bekerja sebagai Petani, Pedagang, Dokter, Kepala Sekolah, Guru juga Kiai, terpilih menjadi pejabat poliik.

Lewat demokrasi, posisi atau peran seseorang bisa berubah dengan cepat, Seseorang yang semula dikenal sebagai pengusaha beralih menjadi aktivis politik, dan akhirnya menjadi Bupati, Wali Kota, Anggota DPRD, DPR, DPD, dan juga yang mencalonkan diri menjadi Presiden. Pejabat politik akhirnya tidak dimonopoli oleh keluarga tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu, dan juga latar belakang sosial tertentu. Inilah buah demokrasi.

Namun hal yang perlu disadari bahwa apa pun tidak terkecuali berdemokrasi yang berjalan saat ini juga ada risiko. Keterbukaan ini membawa konsekuensi yang juga kadang tidak sederhana. Seseorang yang terlalu percaya diri, bersemangat, tidak memiliki kemampuan dalam melakukan kalkulasi politik, kemudian ikut mencalonkan diri sebagai calon pejabat politik dan gagal, maka akan kalah segala-galanya. Mereka gagal menjadi pejabat politik dan masih ditambah lagi, kekayaan yang bertahun-tahun dikumpulkan hilang seketika untuk membiayai pencalonannya itu. Risiko juga kadang menimpa mereka yang sukses. Seseorang menjadi pejabat politik melakukan korupsi, akhirnya tertangkap KPK dan kemudian dipenjarakan.

Kerugian dialami oleh rakyat, mereka diberi janji-janji indah yang kadang berlebihan. Seseorang yang sebenarnya belum banyak berbuat untuk rakyat, sehingga belum dikenal secara luas, tetapi ingin menjadi pejabat politik. Agar terpilih, mereka mengiklankan diri. Foto-foto besar para calon pejabat politik dengan berbagai ukuran dipasang diberbagai tempat strategis hingga mengganggu pemandangan.

Tidak sekedar itu, rakyat juga mendapatkan pelajaran bahwa jabatan ternyata bukan pengabdian, melainkan media untuk mendapatkan keuntungan. Pesta demokrasi dimaknai sebagaimana pesta pada umumnya. Siapa pun yang terlibat pesta juga harus mendapatkan sesuatu. Maka muncullah pameo, siapa yang berani membayar mahal, merekalah yang dipilih.

Cara berpikir demikian menjadikan demokrasi salah arah. Rakyat digiring tidak memilih calon pemimpin kompeten, berpengalaman, mampu memimpin dan menyejahterakan atau memberdayakan rakyat, melainkan sekadar diajak untuk mengikuti siapa yang memberi sesuatu paling menguntungkan. Terjadilah praktik-praktik jual beli suara, money politik, suasana serba transaksional, dan efek negatif lainnya. Berbagai bentrok terkait dengan Pilkada terjadi dibeberapa tempat dan kasus-kasus korupsi berawal dari praktik-praktik demokrasi yang tidak pada tempatnya itu.

Pemilihan pejabat politik yang berbiaya tinggi seperti itu, ternyata membuahkan risiko negatif lainnya. Misalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan diberbagai level melemah, kehidupan sosial diwarnai dengan memburu keuntungannya sendiri-sendiri, kepercayaan masyarakat melemah, dan bahkan kewibawan pemerintah terdegradasi. Dulu kewibawaan para pejabat politik atau pemerintah sedemikian terasa. Namun akhir-akhir ini, tatkala banyak orang berebut kursi kekuasaan, maka kewibawaan pejabat politik dihadapan rakyat menjadi semakin hilang.

Karena sudah diperebutkan dan diperjualbelikan, maka jabatan dan kekuasaan tak ubahnya barang dagangan dipasar, tidak pernah ada kewibawaan ditengah pasar atau di tempat-tempat orang bertransaksi. Sesuatu yang bernilai tinggi dipasar bukan orang melainkan barang dan uang. Seperti itulah tatkala kondisi jabatan dan kekuasaan jika sudah dipasarkan dan diperebutkan. Kebibawaan pejabatnya semakin runtuh. (Sumber dari Buku : Masyarakat Tanpa Rangking)