Berikut adalah beberapa cara blockchain dapat digunakan untuk melacak pengadaan publik:
- Kekekalan dan transparansi: Blockchain adalah teknologi ledger terdistribusi, yang berarti semua data direkam di banyak komputer dan tidak dapat dirusak. Ini menciptakan catatan yang transparan dan tidak berubah dari semua kegiatan pengadaan, yang dapat diakses dan diverifikasi oleh siapa saja. Hal ini mempersulit pejabat korup untuk memanipulasi proses pengadaan.
- Kontrak pintar: Kontrak pintar adalah kontrak yang dieksekusi sendiri yang dapat disimpan di blockchain. Ini dapat mengotomatiskan aspek-aspek tertentu dari proses pengadaan, seperti proses penawaran dan proses pembayaran. Ini dapat menghemat waktu dan uang, dan juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia.
- Traceability: Blockchain dapat digunakan untuk melacak pergerakan barang dan jasa selama proses pengadaan. Ini dapat membantu memastikan bahwa barang dan jasa dikirim tepat waktu dan ke tujuan yang benar. Ini juga dapat membantu mencegah penipuan dan korupsi.
Berikut adalah contoh yang lebih rinci tentang bagaimana blockchain dapat digunakan untuk melacak pengadaan publik:
- Pemerintah menerbitkan pemberitahuan tender di blockchain.
- Penawar mengajukan tawaran mereka di blockchain.
- Pemerintah mengevaluasi penawaran dan memilih pemenang.
- Kontrak dicatat di blockchain.
- Kontraktor memperbarui blockchain dengan laporan kemajuan.
- Pemerintah membayar kontraktor di blockchain.
Sistem ini akan memungkinkan warga untuk melacak kemajuan proyek pengadaan pemerintah dari awal sampai akhir. Mereka bisa melihat siapa yang menawar proyek, berapa banyak uang yang dihabiskan, dan bagaimana uang itu digunakan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proyek pengadaan pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif, dan tidak ada korupsi yang terlibat.
Ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi sebelum blockchain dapat diadopsi secara luas untuk pengadaan publik. Tantangan-tantangan ini meliputi:
- Biaya: Teknologi Blockchain masih relatif baru dan mahal. Hal ini dapat mempersulit pemerintah yang lebih kecil untuk mengadopsi.
- Kompleksitas: Teknologi Blockchain itu rumit dan sulit dipahami. Ini dapat mempersulit pemerintah untuk menerapkan dan mengelola sistem pengadaan berbasis blockchain.
- Keamanan: Blockchain adalah teknologi yang aman, tetapi tidak sempurna. Ada beberapa kasus sistem blockchain yang diretas. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pengadaan pemerintah.
Terlepas dari tantangan ini, blockchain berpotensi merevolusi pengadaan publik. Dengan membuat proses pengadaan lebih transparan dan efisien, blockchain dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
Gambar dari: https://pixabay.com/id/illustrations/maharashtra-tender-e-tender-8029548/
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit