Berikut penjelasan lebih detail tentang bagaimana blockchain dapat digunakan untuk melacak penerbitan dokumen yang dikeluarkan pemerintah:
- Instansi pemerintah akan membuat buku besar blockchain untuk menyimpan semua catatan penerbitan dokumen. Buku besar ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pemerintah itu sendiri, penerima dokumen, dan masyarakat.
- Ketika sebuah dokumen diterbitkan, lembaga pemerintah akan membuat blok baru di buku besar blockchain. Blok ini akan berisi informasi tentang dokumen tersebut, termasuk jenis dokumen, tanggal dan waktu penerbitannya, dan penerimanya. identitas.
- Setelah blok dibuat, blok tersebut tidak dapat diubah atau dihapus. Hal ini memastikan bahwa catatan penerbitan dokumen bersifat permanen dan anti kerusakan.
Jika seorang pejabat pemerintah mencoba menerima suap sebagai imbalan untuk mengeluarkan suatu dokumen, akan sangat sulit untuk menyembunyikan transaksi ini. Buku besar blockchain akan menunjukkan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan untuk orang yang berbeda dari orang yang membayar suap.
Selain melacak penerbitan dokumen, blockchain juga bisa digunakan untuk melacak pergerakan aset pemerintah, seperti tanah dan kendaraan. Hal ini dapat membantu mencegah korupsi dan penipuan di sektor publik.
Berikut adalah beberapa contoh spesifik bagaimana blockchain dapat digunakan di lembaga pemerintah:
- Pendaftaran tanah: Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah yang aman dan transparan. Hal ini akan mempermudah pelacakan kepemilikan tanah dan mencegah penipuan.
- Registrasi kendaraan: Blockchain dapat digunakan untuk membuat sistem registrasi kendaraan yang tahan terhadap pemalsuan dan pencurian.
- Kontrak pemerintah: Blockchain dapat digunakan untuk melacak penawaran dan pemberian kontrak pemerintah. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kontrak diberikan secara adil dan tidak ada korupsi.
- Pengumpulan pajak: Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pengumpulan pajak yang lebih efisien dan transparan. Hal ini akan mempersulit wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.
Secara keseluruhan, blockchain mempunyai potensi untuk merevolusi cara lembaga pemerintah beroperasi. Dengan menyediakan sistem pencatatan yang aman, transparan, dan anti kerusakan, blockchain dapat membantu mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintah.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/blockchain-kurangi-korupsi-di-instansi-pemerintah-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas-juga-kurangi-biaya
Gambar dari: https://pixabay.com/id/photos/euro-uang-kertas-berjabat-tangan-1144835/
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit