Blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi yang memungkinkan transaksi aman, transparan, dan anti gangguan. Hal ini menjadikannya teknologi yang menjanjikan untuk melacak pengeluaran pemerintah.
Dalam sistem tradisional, catatan pengeluaran pemerintah biasanya disimpan dalam database pusat. Basis data ini dikendalikan oleh satu entitas, seperti bendahara pemerintah. Hal ini menjadikannya rentan terhadap korupsi, karena entitas yang mengendalikan database berpotensi mengubah catatan untuk menggelapkan dana atau menyalahgunakannya untuk tujuan lain.
Blockchain, di sisi lain, adalah buku besar yang terdistribusi. Artinya, catatan disimpan di jaringan komputer, bukan di database tunggal. Hal ini membuat lebih sulit untuk mengutak-atik catatan, karena perubahan apa pun harus dilakukan pada semua komputer di jaringan.
Selain itu, transaksi blockchain diverifikasi oleh jaringan sebelum ditambahkan ke buku besar. Artinya, tidak ada satu titik kegagalan pun, karena jaringan perlu dikompromikan untuk mengubah catatan.
Berkat fitur-fitur ini, blockchain dapat digunakan untuk membuat catatan seluruh pengeluaran pemerintah yang anti-rusak. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk melacak bagaimana dana pajak mereka dibelanjakan, sehingga dapat membantu mengurangi korupsi dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.
Berikut adalah beberapa contoh spesifik bagaimana blockchain dapat digunakan untuk melacak pengeluaran pemerintah:
- Pemerintah dapat menggunakan blockchain untuk melacak pengeluaran masing-masing departemen atau lembaga. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana dana pajak mereka digunakan di bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau infrastruktur.
- Pemerintah dapat menggunakan blockchain untuk melacak pengadaan barang dan jasa. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk melihat siapa yang mendapatkan kontrak pemerintah dan berapa banyak uang yang dibelanjakan.
- Pemerintah dapat menggunakan blockchain untuk melacak distribusi pembayaran kesejahteraan sosial. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pembayaran dilakukan kepada orang yang tepat dan tidak dicuri atau disalahgunakan.
Blockchain masih merupakan teknologi yang relatif baru, dan terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum dapat diadopsi secara luas untuk penggunaan pemerintah. Namun, potensi manfaat blockchain untuk melacak pengeluaran pemerintah sangatlah signifikan. Dengan menjadikan pengeluaran pemerintah lebih transparan dan akuntabel, blockchain dapat membantu mengurangi korupsi dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
Posting terkait: https://steemit.com/indonesia/@mpu.gandring/blockchain-meningkatkan-transparansi-pembelanjaan-pemerintah-dengan-catatan-yang-transparan-dan-anti-rusak
Gambar dari: https://pixabay.com/id/photos/pemilihan-korup-politisi-penyuapan-1527438/
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit