Berikut rincian cara membangun sistem izin mendirikan bangunan berbasis blockchain untuk memerangi korupsi:
1. Desain Sistem dan Mekanisme Konsensus:
- Tentukan peserta: Identifikasi semua entitas yang terlibat, seperti lembaga pemerintah, arsitek, kontraktor, dan mungkin masyarakat.
- Pilih platform blockchain: Pilih platform yang sesuai dengan kebutuhan kita. Blockchain publik menawarkan transparansi yang tinggi, sedangkan blockchain pribadi memberikan kontrol lebih besar.
- Pilih mekanisme konsensus: Ini menentukan bagaimana blok baru ditambahkan ke buku besar. Proof-of-Authority (PoA) mungkin cocok, jika entitas yang telah disetujui sebelumnya memvalidasi transaksi.
2. Pengembangan dan Implementasi:
- Kembangkan aplikasi: Bangun antarmuka yang mudah digunakan bagi pemohon, pejabat pemerintah, dan mungkin masyarakat umum untuk pelacakan izin.
- Integrasikan dengan sistem yang ada: Hubungkan sistem blockchain dengan database yang ada untuk informasi properti dan verifikasi pelamar.
- Uji coba: Mulailah dengan uji coba skala kecil untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan teknis atau operasional sebelum penerapan penuh.
3. Kerangka Hukum dan Peraturan:
- Menetapkan pengakuan hukum: Tentukan status hukum izin yang dikeluarkan oleh blockchain dan validitasnya dalam kerangka yang ada.
- Peraturan privasi data: Pastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data mengenai informasi pelamar.
Pertimbangan Tambahan:
- Keamanan: Menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dari serangan siber.
- Skalabilitas: Pilih platform yang dapat menangani volume transaksi yang diantisipasi seiring pertumbuhan sistem.
- Adopsi pengguna: Mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui pelatihan dan dukungan pengguna.
Penjelasan Diagram:
- Diagram dimulai dengan Instansi Pemerintah (A) yang bertanggung jawab mengeluarkan izin mendirikan bangunan.
- Pelamar menyerahkan lamarannya (B) yang kemudian diverifikasi kelayakannya (C).
- Jika memenuhi syarat, izin dikeluarkan (D) dengan rincian tercatat di blockchain (F). Data ini dapat diakses di Buku Besar Umum (G).
- Permohonan yang ditolak (E) dikembalikan ke lembaga pemerintah.
- Selama konstruksi, pembaruan (H) dapat ditambahkan ke detail izin di blockchain (F).
- Setelah selesai (I), proyek dilaporkan kembali ke instansi pemerintah (A).
Catatan: Ini adalah diagram yang disederhanakan dan elemen tambahan dapat dimasukkan berdasarkan kebutuhan spesifik, seperti:
- Arsitek dan Kontraktor: Peran ini dapat dimasukkan sebagai aktor yang berinteraksi dengan sistem untuk permohonan dan pembaruan izin.
- Detail Izin Khusus: Diagram dapat diperluas untuk menampilkan informasi spesifik yang disimpan di buku besar blockchain dalam blok detail izin (F).
- Beberapa Instansi: Bergantung pada kompleksitas proses perizinan, mungkin ada interaksi dengan lembaga pemerintah lain yang terlibat dalam persetujuan.
Ingat: Membangun sistem blockchain memerlukan keahlian dalam teknologi blockchain, pengembangan, dan kemungkinan pertimbangan hukum. Bermitra dengan pengembang berpengalaman dan profesional hukum sangat penting untuk keberhasilan implementasi.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit