Teknologi Blockchain menawarkan kemungkinan menarik untuk memberantas korupsi dalam pembayaran manfaat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berikut penjelasan lebih dalam mengenai detail teknisnya:
1. Buku Besar Terdesentralisasi:
Bayangkan database bersama yang tahan terhadap kerusakan dan dapat diakses oleh individu yang berwenang seperti penerima manfaat, lembaga pemerintah, dan auditor. Setiap pembayaran manfaat dicatat secara kronologis dan tidak dapat diubah di blockchain ini, menciptakan catatan yang tidak dapat diubah mengenai siapa yang menerima jumlah berapa, kapan, dan di mana dibelanjakan. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan sistem pencatatan yang terpusat dan berpotensi korup.
2. Identitas Kedaulatan Diri:
Blockchain dapat memberdayakan penerima manfaat dengan dompet identitas kedaulatan diri (SSI). Dompet digital ini menyimpan informasi pribadi dan mendapatkan kredensial akses sekaligus memberi individu kendali atas siapa yang dapat mengakses data ini. Hal ini mengurangi ketergantungan pada database pemerintah dan meminimalkan risiko manipulasi data tanpa izin.
3. Kontrak Cerdas:
Skrip perangkat lunak yang telah diprogram sebelumnya, yang disebut kontrak pintar, mengotomatiskan distribusi manfaat berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menghilangkan campur tangan manusia dan potensi bias dalam proses pencairan dana, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Misalnya, kontrak pintar dapat secara otomatis memberikan tunjangan disabilitas setelah verifikasi rekam medis.
4. Ketertelusuran dan Asal:
Setiap transaksi di blockchain, mulai dari pencairan hingga pembelanjaan, meninggalkan jejak digital yang dapat dilacak. Hal ini memungkinkan pemantauan penggunaan manfaat secara real-time dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau pengalihan dana. Misalnya, blockchain dapat melacak apakah kupon makanan digunakan untuk pembelian makanan yang dimaksudkan atau dialihkan ke barang lain.
5. Berbagi Data dan Privasi yang Aman:
Blockchain memungkinkan pembagian data yang aman dan terkendali di antara entitas yang berwenang sekaligus melindungi privasi individu. Informasi sensitif seperti rekam medis dapat dibagikan sambil menganonimkan atau menggunakan nama samaran data pribadi, memastikan transparansi tanpa mengorbankan privasi.
Pertimbangan Teknis:
Penerapan blockchain untuk pembayaran manfaat memerlukan pertimbangan cermat terhadap poin-poin berikut:
- Skalabilitas: Blockchain publik mungkin menghadapi tantangan skalabilitas dengan volume transaksi yang tinggi. Blockchain swasta atau konsorsium dengan akses terkontrol mungkin lebih cocok.
- Adopsi Pengguna: Mendorong masyarakat untuk mengadopsi aplikasi seluler atau platform online untuk mengakses informasi manfaat memerlukan antarmuka yang ramah pengguna dan upaya literasi digital.
- Kerangka Peraturan: Kerangka hukum dan peraturan yang jelas diperlukan untuk mengatasi masalah seperti privasi data dan validitas hukum transaksi berbasis blockchain.
Contoh Aksi:
- Kenya: Program Pangan Dunia sedang menguji coba platform blockchain untuk melacak pengiriman bantuan pangan dan memastikan akuntabilitas dalam program bantuan.
- Ghana: Pemerintah sedang menjajaki blockchain untuk mengelola pembayaran kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- India: Beberapa negara bagian sedang menyelidiki blockchain untuk pendaftaran tanah dan pengelolaan catatan properti, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada proses distribusi manfaat.
Kesimpulan:
Teknologi Blockchain menghadirkan alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan dan memerangi korupsi dalam program manfaat. Dengan memanfaatkan fitur desentralisasi, kontrak cerdas, ketertelusuran, dan berbagi data yang aman, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk memberikan manfaat kepada individu yang berhak. Meskipun tantangan teknis masih ada, potensi manfaatnya tidak dapat disangkal, sehingga membuka jalan bagi masa depan distribusi kesejahteraan sosial yang lebih adil dan bebas korupsi.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Gambar dari: https://pixabay.com/id/vectors/jaringan-bodoh-internet-untuk-segala-782707/
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit