Catatan tanah dapat diamankan di blockchain menggunakan token, kontrak pintar, dan kontrol akses untuk cegah korupsi dan pastikan transparansi

Teknologi blockchain berpotensi mengurangi korupsi catatan tanah secara signifikan karena transparansi dan kekekalan yang melekat. Berikut rincian bagaimana sistem tersebut dapat dibangun:

1. Representasi data:

• Token Catatan Tanah: Setiap catatan tanah diubah menjadi token unik di blockchain. Token ini dapat menyimpan informasi penting seperti:
  • Lokasi: Koordinat geografis yang tepat atau alamat deskriptif.
  • Ukuran: Luas bidang tanah.
  • Kepemilikan: Identitas pemilik sah.
  • Rincian tambahan: Pembebanan, pembatasan, atau data relevan lainnya.

2. Penyimpanan Aman:

• Platform Blockchain: Platform blockchain yang aman dan berizin dipilih untuk memastikan akses terbatas dan memelihara catatan anti-rusak.
• Data Hashes: Data catatan tanah di-hash menggunakan algoritma kriptografi, sehingga menghasilkan sidik jari unik yang tidak dapat diubah tanpa mengubah keseluruhan catatan.

3. Pengelolaan transaksi:

• Kontrak Cerdas: Kontrak otomatis dan dilaksanakan sendiri mengatur transfer catatan tanah. Kontrak ini dapat diprogram untuk:
  • Verifikasi kepemilikan: Pastikan hanya individu yang berwenang yang dapat melakukan transaksi.
  • Proses transfer: Memfasilitasi perubahan kepemilikan yang aman dan transparan setelah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya, verifikasi pembeli, penyelesaian pembayaran).
  • Pertahankan riwayat: Setiap transaksi secara otomatis dicatat di blockchain, menciptakan jejak perubahan kepemilikan yang tidak dapat diubah dan diaudit.

4. Akses dan Tata Kelola:

• Peserta Resmi: Pemangku kepentingan terkait seperti lembaga pemerintah, kantor pendaftaran tanah, dan lembaga berwenang diberikan akses ke jaringan untuk melakukan tugas tertentu seperti verifikasi catatan atau penyelesaian sengketa.
• Auditabilitas: Buku besar umum memungkinkan siapa pun melihat riwayat transaksi, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

5. Pertimbangan Tambahan:

• Privasi Data: Meskipun informasi kepemilikan tanah umumnya bersifat publik, detail pribadi sensitif seperti identitas pemilik mungkin dienkripsi atau disimpan secara off-chain.
• Integrasi: Sistem pendaftaran tanah yang ada perlu diintegrasikan dengan platform blockchain untuk memastikan kelancaran transisi dan konsistensi data.
• Kerangka Peraturan dan Hukum: Kerangka hukum yang jelas diperlukan untuk menetapkan keberlakuan dan validitas hukum pencatatan tanah berbasis blockchain.

Membangun sistem pendaftaran tanah yang kuat dan aman di blockchain memerlukan perencanaan yang matang, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan menangani berbagai pertimbangan teknis dan hukum. Namun, potensi manfaat dari peningkatan transparansi, pengurangan korupsi, dan peningkatan efisiensi menjadikannya jalan yang menjanjikan untuk reformasi pengelolaan lahan.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/teknologi-blockchain-lindungi-catatan-pertanahan-dengan-membuatnya-tidak-dapat-diubah-dan-transparan-untuk-cegah-korupsi-dan