Infrastruktur Teknis merupakan aspek penting dalam membangun sistem buku besar kontrak pemerintah berbasis blockchain yang sukses. Berikut adalah rincian pertimbangan utama:
1. Pemilihan Platform:
- Berizin vs. Tanpa Izin:
- Berizin:
- Menawarkan kontrol dan keamanan yang lebih baik dengan membatasi akses ke peserta yang berwenang.
- Lebih cocok untuk kasus penggunaan pemerintah di mana kerahasiaan data dan kontrol akses adalah yang terpenting.
- Contoh: Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum
- Tanpa Izin:
- Terbuka untuk siapa saja, membuatnya lebih terdesentralisasi tetapi berpotensi kurang aman untuk data pemerintah yang sensitif.
- Contoh: Bitcoin, Ethereum
- Berizin:
- Skalabilitas dan Performa: Platform harus mampu menangani volume transaksi dan data yang terkait dengan kontrak pemerintah.
- Interoperabilitas: Platform yang dipilih harus dapat terintegrasi dengan sistem pemerintah yang ada dan kemungkinan jaringan blockchain lainnya.
- Kepatuhan Regulasi: Platform harus mematuhi peraturan privasi dan keamanan data yang relevan.
2. Pengembangan Kontrak Cerdas:
- Fungsionalitas Inti:
- Manajemen Proposal Otomatis:
- Kontrak cerdas dapat mengotomatiskan pengiriman, evaluasi, dan pemilihan proposal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Hal ini dapat mengurangi bias manusia dan meningkatkan efisiensi.
- Pemungutan Suara Aman:
- Terapkan mekanisme pemungutan suara aman untuk pemilihan kontrak, yang memastikan transparansi dan keadilan.
- Pembayaran Berbasis Tonggak:
- Mengotomatiskan pembayaran kepada kontraktor setelah berhasil menyelesaikan tonggak yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memastikan pembayaran yang tepat waktu dan akurat sekaligus meminimalkan risiko penipuan.
- Penyelesaian Sengketa:
- Mengintegrasikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan kontraktor, yang berpotensi menggunakan arbitrase on-chain atau proses penyelesaian sengketa.
- Manajemen Proposal Otomatis:
- Audit Keamanan:
- Mengaudit kontrak cerdas secara menyeluruh untuk mengetahui kerentanan guna mencegah eksploitasi dan memastikan integritas sistem.
- Transparansi dan Auditabilitas:
- Mendesain kontrak pintar agar transparan dan dapat diaudit, sehingga memudahkan verifikasi semua transaksi dan pelaksanaan kontrak.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat selama fase infrastruktur teknis, pemerintah dapat membangun sistem berbasis blockchain yang kuat dan aman yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kontrak pemerintah.
Pertimbangan Utama:
- Keamanan: Prioritaskan langkah-langkah keamanan untuk melindungi sistem dari serangan siber dan memastikan integritas data.
- Privasi Data: Terapkan langkah-langkah privasi data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif sekaligus menjaga transparansi.
- Kegunaan: Sistem harus ramah pengguna bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, kontraktor, dan auditor.
Dengan memperhatikan pertimbangan teknis ini dan bekerja sama erat dengan para pemangku kepentingan, pemerintah dapat berhasil memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integritas proses kontrak mereka.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit