Teknologi blockchain berpotensi merevolusi pendaftaran tanah dengan mengurangi biaya dan meningkatkan transparansi. Berikut rincian cara membangun sistem seperti itu:
1. Desain Model Data:
- Tentukan informasi yang akan disimpan di blockchain. Ini biasanya mencakup:
- Identitas pemilik
- Lokasi dan ukuran plot
- ID tanah unik
- Catatan publik (jika ada)
- Rancang struktur data untuk sebuah blok. Satu blok dapat menampung beberapa transaksi pendaftaran tanah untuk efisiensi.
2. Pemilihan Platform Blockchain:
- Blockchain publik menawarkan transparansi maksimal namun mungkin tidak dapat diskalakan untuk registrasi nasional.
- Blockchain yang diizinkan, yang aksesnya dikontrol, bisa lebih cepat dan lebih pribadi. Pertimbangkan platform seperti Hyperledger Fabric atau Corda.
3. Sistem arsitektur:
- Kembangkan antarmuka pengguna yang aman untuk pendaftaran tanah dan verifikasi kepemilikan.
- Integrasikan antarmuka pengguna dengan platform blockchain yang dipilih.
- Menerapkan proses verifikasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengubah data tanah (misalnya pejabat pemerintah).
4. Kerangka Hukum dan Peraturan:
- Menetapkan kerangka hukum yang mengakui dan menegakkan catatan kepemilikan tanah berbasis blockchain.
- Tetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lahan.
5. Program Percontohan dan Implementasi:
- Mulailah dengan program percontohan di wilayah terbatas untuk menguji fungsionalitas sistem dan mengidentifikasi tantangan apa pun.
- Secara bertahap meningkatkan program untuk mencakup seluruh negara, memastikan pelatihan dan pendidikan pengguna yang tepat.
Pertimbangan Tambahan:
- Keamanan: Pastikan langkah autentikasi yang kuat untuk mencegah akses tidak sah ke data pendaftaran tanah.
- Privasi Data: Seimbangkan transparansi dengan masalah privasi data, terutama untuk informasi pribadi.
- Integrasi: Mengintegrasikan sistem pendaftaran tanah dengan database pengelolaan tanah yang ada.
Membangun sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain memerlukan upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, pengembang teknologi, dan pakar hukum. Dengan menangani aspek-aspek ini secara hati-hati, kita dapat menciptakan sistem yang aman, transparan, dan efisien yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit