Saat menentukan kontrak pemerintah mana yang cocok untuk implementasi blockchain, pertimbangkan faktor-faktor berikut:
1. Kontrak Kompleks Bernilai Tinggi:
- Proyek Konstruksi dan Infrastruktur: Proyek ini sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan, sejumlah besar uang, dan jadwal yang rumit. Blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam penawaran, pencairan pembayaran, dan pengadaan material.
- Pengadaan Barang dan Jasa: Kontrak untuk pembelian skala besar (misalnya, perlengkapan medis, peralatan TI) dapat memperoleh manfaat dari kemampuan blockchain untuk melacak asal dan keaslian barang.
- Pendaftaran Tanah dan Properti: Blockchain dapat meningkatkan keamanan dan transparansi catatan tanah, mengurangi risiko penipuan dan perselisihan.
2. Kontrak yang Rawan Korupsi:
- Kontrak di Negara Berkembang: Di tempat-tempat yang korupsinya lebih marak, blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi pengaruh perantara.
- Kontrak dengan Risiko Penipuan Tinggi: Seperti yang melibatkan perdagangan internasional, yang memiliki risiko pemalsuan atau kesalahan penyajian yang lebih tinggi.
3. Kontrak dengan Hasil yang Jelas dan Terukur:
- Kontrak Berbasis Kinerja: Jika pembayaran dikaitkan dengan hasil akhir atau tonggak tertentu, kontrak pintar dapat mengotomatiskan rilis pembayaran.
- Kontrak dengan Persyaratan Pelaporan Reguler: Blockchain dapat memfasilitasi penyimpanan dan pembagian laporan kemajuan dan data kinerja yang aman dan anti-rusak.
4. Kontrak dengan Banyak Pemangku Kepentingan:
- Kemitraan Publik-Swasta: Blockchain dapat meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan di antara banyak pihak yang terlibat dalam suatu proyek.
- Kontrak dengan Komponen Internasional: Blockchain dapat memperlancar transaksi lintas batas dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan internasional.
5. Kontrak dengan Volume Transaksi Tinggi:
- Manajemen Rantai Pasokan: Blockchain dapat melacak pergerakan barang dan material di seluruh rantai pasokan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko penipuan.
Pertimbangan Utama:
- Kompleksitas: Mulailah dengan kontrak yang lebih sederhana sebelum beralih ke kontrak yang lebih kompleks.
- Toleransi Risiko: Mulailah dengan kontrak yang potensi korupsi atau penipuannya tinggi.
- Ketersediaan Sumber Daya: Pastikan sumber daya yang memadai (keahlian teknis, anggaran) tersedia untuk implementasi dan pemeliharaan.
Dengan mendefinisikan cakupan secara cermat, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat blockchain sekaligus meminimalkan risiko dan tantangan yang terkait dengan implementasi.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit