Teknologi blockchain berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kontrak pemerintah secara signifikan. Berikut rincian cara membangun sistem buku besar kontrak pemerintah berbasis blockchain:
1. Tentukan Cakupan dan Tata Kelola:
- Cakupan: Tentukan jenis kontrak yang akan disertakan (misalnya, semua, di atas ambang batas tertentu).
- Tata Kelola: Membentuk konsorsium lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengawasi pengembangan dan pengoperasian sistem. Tentukan tingkat akses untuk peserta yang berbeda (publik, pejabat yang berwenang, kontraktor).
2. Pilih Platform Blockchain:
- Pertimbangkan faktor-faktor seperti skalabilitas, keamanan, dan kerangka peraturan yang ada untuk penggunaan blockchain di wilayah kita. Opsi populer termasuk Hyperledger Fabric, Ethereum, atau blockchain berizin yang dirancang khusus untuk kasus penggunaan pemerintah.
3. Desain Model Data:
- Rancang model data yang mendefinisikan informasi yang akan disimpan di buku besar. Ini mungkin mencakup hal-hal seperti:
- Detail kontrak (deskripsi, anggaran, garis waktu)
- Informasi dan penyerahan penawar
- Detail penghargaan dan pembenarannya
- Laporan kemajuan dan pencapaian
- Catatan pembayaran
4. Pengembangan Kontrak Cerdas:
- Kembangkan kontrak pintar yang mengotomatiskan proses tertentu dalam sistem. Contohnya meliputi:
- Mengelola pengajuan penawaran dan memastikan kriteria kelayakan terpenuhi
- Memicu pembayaran otomatis setelah menyelesaikan pencapaian
- Menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa
5. Integrasi dan Pengujian Sistem:
- Integrasikan platform blockchain dengan sistem pengadaan pemerintah yang ada untuk memastikan kelancaran aliran data.
- Melakukan pengujian keamanan menyeluruh dan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan.
6. Antarmuka Pengguna dan Pelatihan:
- Kembangkan antarmuka yang ramah pengguna untuk berbagai pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, kontraktor, dan masyarakat.
- Memberikan pelatihan untuk semua pengguna tentang fungsi sistem dan praktik terbaik keamanan.
Pertimbangan Tambahan:
- Skalabilitas: Pastikan platform yang dipilih dapat menangani volume transaksi yang diharapkan.
- Kepatuhan terhadap Peraturan: Menyesuaikan sistem agar mematuhi peraturan privasi data dan undang-undang pengadaan pemerintah yang relevan.
- Interoperabilitas: Pertimbangkan integrasi di masa depan dengan sistem pemerintah lain untuk berbagi data yang lebih luas.
Penjelasan Diagram:
- Diagram dimulai dengan Instansi Pemerintah (A) yang memulai proses.
- Mereka terlebih dahulu menentukan ruang lingkup dan tata kelola (B) sistem, termasuk kontrak dan tingkat akses yang mana.
- Ini dimasukkan ke dalam dua jalur paralel: memilih platform blockchain (C) dan merancang model data (D) untuk informasi yang disimpan di buku besar.
- Model data dan pemilihan platform memengaruhi pengembangan kontrak pintar (E) yang mengotomatisasi fungsi tertentu dalam sistem.
- Setelah dikembangkan dan diuji (F), sistem terhubung dengan sistem pengadaan pemerintah yang ada untuk aliran data.
- Terakhir, antarmuka pengguna dan pelatihan (G) dibuat untuk pemangku kepentingan yang berbeda.
- Ada dua tingkat akses: Akses Publik (H) memungkinkan siapa pun melihat informasi kontrak umum (I) seperti rincian permohonan, proses penawaran, informasi penghargaan, pelacakan kinerja, dan catatan pembayaran.
- Akses Resmi (juga H) memungkinkan pejabat pemerintah melihat informasi lebih rinci dalam setiap kategori (J, K, L, M, N).
Membangun buku besar kontrak pemerintah berbasis blockchain yang kuat memerlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, pakar teknis, dan profesional hukum. Namun, potensi manfaat dari peningkatan transparansi, pengurangan korupsi, dan peningkatan efisiensi menjadikan upaya ini bermanfaat.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit