Activist Diary Game, 18 Januari 2024: Nasib Satwa Liar Dilindungi di Negeri Kami

Kamis 18 Januari 2024, selepas mengantar anak-anak ke sekolah, saya singgah sejenak untuk ngopi pagi di Solong Ulee Kareng. Di warung legendaris itu, saya menikmati kopi dan kue-kue khasa Aceh ditemani Aryos. Kami berbicara tentang media dan Pemilu 2024.

Hampir pukul Sembilan pagi, sebuah pesan masuk ke handphone dari Nandar, Koordinator FJL Aceh. Dia mengingatkan kembali ada diskusi yang harus saya pimpin, diminta untuk segera ke lokasi acara. Saya izin ke Aryos, lalu pulang ke rumah untuk mandi dan mengganti pakaian. Selanjutnya menuju ke Escape Coffee.

_{Ngopi sejanak di Solong Ulee Kareng. Foto: dok, pribadi}

Tiba di sana pukul 09.15 WIB, sejumlah peserta dari unsur jurnalis, mahasiswa dan narasumber telah hadir. Saya bergabung sejenak dengan narasumber; dari unsur Kejaksaan Negeri Aceh ada Ibsaini; perwakilan Polda Aceh hadir Iptu Wahyudi, dari BKSDA Aceh hadir Rahmat; dan aktivis lingkungan hadir Tezar Pahlevi.

Acara dibuka oleh Koordinator FJL Aceh, Nandar. Selanjutnya pembawa acara mempersilakan saya sebagai moderator untuk memimpin diskusi bertema “Menilik Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TPLHK) Dibawa ke Mana?”

Usai mukadimah, saya mempersilakan Rahmat dari BKSDA Aceh untuk paparan pertama. Dia menjelaskan berbagai aturan yang berkaitan dengan satwa liar, salah satunya adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, juga ada sejumlah peraturan Kementerian Kehutanan berkaitan dengan satwa liar.

Rahmat juga memberikan materi tentang jenis-jenis barang bukti yang disita dari berbagai kasus penangkapan pemburu dan pedagang satwa dilindungi, dan ke mana dibawa barang bukti tersebut sesuai amanah dari putusan hakim di pengadilan.

Selanjutnya Iptu Wahyudi dari Polda Aceh menjelaskan berbagai kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi yang terjadi di Aceh. Sepanjang 2020-2023, pihaknya mencatat sebanyak 27 yang ditangani di tingkat Polda Aceh dan Polres-polres di Aceh, dengan jumlah tersangka sebanyak 36 orang.

Menurutnya, penegakan hukum berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa lindung sangat penting dilakukan, karena berdampak pada kerusakan ekosistem dan kepunahan satwa liar dilindungi. Kejahatan lingkungan juga telah menjadi sorotan berbagai pihak di tingkat internasional.

Perwakilan Kejati Aceh, Ibsaini menyebutkan komitmen pihaknya dalam penegakan hukum dalam kasus kejahatan lingkungan. Pihaknya selalu menuntut tersangka dengan hukuman tinggi sebagai pembelajaran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam jejaring perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi.

_{Salah satu kasus perdagangan satwa liar di media. Foto: screenshot acehkini}

Soal keterlibatan jaringan internasional dalam perdagangan satwa di Aceh, diungkapkan oleh aktivis lingkungan, Tezar Pahlevi. Berdasarkan penelusurannya, ditemukan ada spesies orang utan dan satwa lainnya dari Aceh yang dikirim ke Thailad, hingga berakhir di timur tengah.

Sebutnya, Aceh menjadi idola bagi pemburu satwa dan pedagang gelap karena hutannya masih relatif bagus dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Di hutan Aceh, terdapat berbagai satwa liar langka dan dilindungi, seperti harimau sumatra, orang utan, burung rangkong, trenggiling, gajah dan lain sebagainya.

Usai paparan narasumber, sejumlah peserta bertanya dan mendapat jawaban yang baik. Semuanya sepakat melindungi satwa liar dilindungi untuk menjaga tak punah, hingga menjadi warisan bagi generasi masa depan. Diskusi ditutup dengan makan siang bersama, dan acara selesai.

_{Saya (kiri) saat memimpin diskusi. Foto: dok. FJL Aceh}

Saya kembali ke rumah, lalu salat Zuhur istirahat sejenak. Usai menjemput anak-anak di sore hari, fokus bekerja menulis dan mengedit berita untuk media tempat bekerja. Salah satunya berkaitan dengan diskusi tadi pagi. Bentuk kampanye kepada publik pentingnya menjaga sumber daya alam Aceh dan ekosistemnya. []

Salam literasi
@abuarkan