Dalam sebuah wawancara, Menteri Informasi Pakistan Fawad Chaudhry, mengatakan bahwa pemerintahnya telah memutuskan untuk melakukan penindakan keras terhadap kelompok-kelompok militan yang aktif di Pakistan, termasuk Jaish-e-Mohammed. Namun dampak dari tindakan keras itu masih harus dilihat. India sebelumnya terus menuntut Pakistan agar menindak Jaish-e-Mohammed—kelompok militan yang mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri bulan lalu di distrik Pulwama, Kashmir. Lebih dari 40 pasukan paramiliter India tewas dalam serangan itu.
Baca Juga: Mengapa Serangan Kashmir Bisa Picu Konfrontasi Militer di Asia Selatan
Oleh: DW
Senin (4/3), pemerintah Pakistan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penindakan “tegas” terhadap kelompok militan di negara itu. Keputusan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan India mengenai militansi di wilayah Kashmir yang disengketakan.
Kedua negara Asia Selatan yang bersenjata nuklir itu, pekan lalu hampir menghadapi konfrontasi militer skala penuh, di mana India mengklaim bahwa pihaknya mengebom sebuah lokasi yang diduga kamp militan di Pakistan, dan pemerintah Pakistan mengatakan bahwa mereka menembak jatuh jet tempur India sebagai pembalasan.
Meskipun kedua negara terus melakukan baku tembak di perbatasan mereka yang disengketakan—yang dikenal sebagai Garis Kontrol—namun risiko perang besar-besaran agak surut setelah Pakistan mengembalikan pilot pesawat tempur India yang tertangkap ke New Delhi pada Sabtu (2/3).
India, bagaimanapun juga, terus menuntut Pakistan agar menindak Jaish-e-Mohammed—kelompok militan yang mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri bulan lalu di distrik Pulwama, Kashmir. Lebih dari 40 pasukan paramiliter India tewas dalam serangan itu.
Surat kabar Dawn Pakistan melaporkan pada Selasa (5/3), bahwa para pejabat telah menahan 44 anggota dari kelompok-kelompok terlarang, termasuk beberapa orang yang disebutkan dalam dokumen yang diserahkan oleh India ke Pakistan atas serangan Pulwama.
India dan Pakistan telah beperang tiga kali atas Kashmir, yang daerahnya mereka klaim sepenuhnya, tetapi hanya berkuasa di sebagian dari daerah itu. Setiap peningkatan konflik militer antara kedua negara memiliki risiko berbahaya―konfrontasi nuklir.
Dalam sebuah wawancara dengan DW, Fawad Chaudhry, Menteri Informasi Pakistan, mengatakan bahwa pemerintahnya telah memutuskan untuk melakukan penindakan keras terhadap kelompok-kelompok militan yang aktif di Pakistan, sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional yang didukung oleh semua kelompok politik utama di negara itu.
DW: Pemerintah Pakistan memutuskan akan menindak kelompok-kelompok militan terlarang tertentu di negara ini. Apakah keputusan ini merupakan hasil dari ketegangan yang berkelanjutan dengan India?
Fawad Chaudhry: Ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan ketegangan dengan India. Pakistan merumuskan Rencana Aksi Nasional pada tahun 2014 dan mulai mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok militan sebagai bagian dari rencana tersebut. Kita juga harus memenuhi persyaratan Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF—sebuah pengawas pencucian uang global). Kita juga harus mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi kami benar-benar mulai berencana mengambil langkah-langkah ini jauh sebelum serangan Pulwama. Langkah-langkah yang kami ambil sekarang sesuai dengan keputusan yang diambil Komite Keamanan Nasional Pakistan pada bulan Januari.
Kelompok militan mana yang kita bicarakan di sini?
Ini adalah kelompok-kelompok terlarang. Dalam pertemuan Komite Keamanan Nasional terakhir, kami melarang Jamaat-ud-Dawa dan Falah-e-Insaniat Foundation serta beberapa kelompok lain di bawah undang-undang kami sendiri.
Apakah kelompok Jaish-e-Mohammed (JeM)—yang telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan Pulwama—menjadi bagian dari penumpasan ini?
JeM telah dilarang sejak tahun 2002.
Dan aksinya akan mencakup JeM juga?
JeM sudah ada dalam daftar, jadi tindakan diambil terhadap kelompok itu.
Krisis Kashmir
Pasukan keamanan India memeriksa sisa-sisa kendaraan setelah serangan mematikan terhadap konvoi Pasukan Polisi Cadangan Sentral dekat Awantipur di distrik Pulwama di Kashmir, pada 14 Februari. (Foto: STR/AFP/Getty Images)
Tetapi ini bukan pertama kalinya Pakistan melancarkan penumpasan terhadap kelompok-kelompok militan. Kami melihat bahwa organisasi-organisasi ini masih aktif di negara ini. Mengapa operasi sebelumnya tidak membuahkan hasil?
Kita tidak boleh lupa bahwa Barat sendiri terlibat dalam membantu kelompok-kelompok ekstremis selama konflik dengan Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sebagian besar literatur jihadis dipersiapkan oleh Universitas Nebraska pada saat itu. Tetapi setelah konflik berakhir, Barat pergi dan menyalahkan orang lain. Dulu Barat mendukung filosofi yang sekarang masih dianut kelompok-kelompok ini. Meskipun demikian, kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan membiarkan kelompok-kelompok ini menggunakan tanah kami untuk militansi.
Baca Juga: Tabuh Genderang Perang: Media India yang Haus Darah
Tindakan apa yang akan menjadi bagian dari penindakan keras terhadap kelompok-kelompok ekstremis ini?
Kami menindak secara ekonomi dan politik, dan juga akan menggunakan kekuatan fisik jika dibutuhkan. Di bawah persyaratan FATF, kami memeras keuangan kelompok-kelompok ini. Kami menerapkan langkah-langkah terhadap pencucian uang. Kami juga berusaha mengasingkan kelompok-kelompok ini melalui langkah-langkah politik.
Perdana Menteri Imran Khan dipuji atas upayanya dalam mengurangi ketegangan dengan India. Apakah pemerintah Anda berencana untuk berupaya lebih banyak untuk meningkatkan hubungan dengan India?
Kami telah menawarkan dialog untuk mengurangi ketegangan. Sekarang terserah pada India apakah akan menerima tawaran kami atau tidak, dan kami berharap India akan menerimanya. Menormalkan hubungan dengan India adalah prioritas pemerintah kami. Kami ingin hubungan baik dengan India.
Menurut Anda, peran apa yang dapat dimainkan Jerman dan Uni Eropa untuk mengurangi ketegangan India-Pakistan?
Satu-satunya hal yang kami harapkan dari komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, adalah untuk bertindak berdasarkan resolusi PBB tentang Kashmir dan menganggapnya sebagai krisis hak asasi manusia. India telah mengerahkan hampir sejuta tentara di Kashmir. Ini adalah wilayah yang paling termiliterisasi di dunia dan pelanggaran hak merupakan norma di sana. Hak-hak orang-orang Kashmir harus dihormati dan India perlu introspeksi dalam hal ini. Jika orang-orang Kashmir tidak ingin tinggal bersama India, bagaimana pemerintah India dapat memaksa mereka melakukan itu? Saya pikir komunitas internasional sadar akan hal itu dan India menghadapi tekanan global yang meningkat terhadap Kashmir.
Keterangan foto utama: Chaudhry (kiri): ‘Kami menindak secara ekonomi dan politik, dan juga akan menggunakan kekuatan fisik jika dibutuhkan’ (Foto: AFP/Getty Images)
Sumber: Mata Mata Politik
https://www.matamatapolitik.com/in-depth-pakistan-kelompok-militan-jaish-e-mohammed-akan-ditindak/