Bear in mind the ferry to Bohol was 400 Pesos (£5), this local ferry was a grand total of……. 14 Pesos (around 20-25p). Yup; 14 fucking Pesos! Granted I had to pay a whopping 2 Peso ‘terminal fee’ as well, but we were off, and hopefully heading towards Lapu Lapu and not the bottom of the ocean…

We slowly pulled away and I joked with Harvey that with his tree trunk arms he could probably swim there quicker than the boat went so I had no idea why he was paying for a ferry ticket. He laughed, and possibly flexed….

---

Mukim ( salah satu tata pemerintahan lokal budaya di indonesia )

Mukim merupakan salah satu lembaga yang memiliki karakteristik khas Aceh yang telah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Selain sebagai lembaga pemerintahan, mukim juga merupakan sebuah lembaga adat yang juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia istilah mukim hanya terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan dihormati dalam tatanan kehidupan masyarakat. Bahkan mendapatkan pengakuan secara juridis, politis dan legitimasi pada masa kesultanan.
Kuatnya pengakuan dari masyarakat Aceh telah dibuktikan dengan tetap eksisnya lembaga mukim dari waktu ke waktu sejak zaman kesultanan, Pemerintahan Belanda sampai dengan masa pemerintahan Republik Indonesia. Namun dengan keluarnya UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa oleh pemerintah pusat, menjadi mimpi buruk bagi keberadaan mukim di Aceh, karena pemerintah menghapuskan sistem pemerintahan mukim. Mukim yang dulunya memiliki kedudukan tradisional yang kuat dihormati dan menjadi rujukan semua urusan administrasi dan persoalan yang tidak terselesaikan pada tingkat gampong, dengan serta merta kehilangan fungsi dan kewenangannya. Meskipun telah dihapuskan dari sistem pemerintahan saat itu, akan tetapi keberadaannya tetap diakui oleh masyarakat. Namun peran dan fungsinya tidak berjalan.
Dengan keluarnya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh .Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, menjadi titik awal bangkitnya kembali kelembagaan mukim yang selama beberapa dekade hilang ditelan oleh kekuatan sentralistik kekuasaan pemerintah pusat. Keberadaan mukim ini diperkuat lagi dengan keluarnya UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) yang menempatkan pemerintahan mukim dalam struktur pemerintahan yang berada di bawah Kecamatan dan berada di atas Gampong. Sehingga perlu adanya upaya bersama untuk mengembalikan fungsi dan peran mukim sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat yang diakui dan disegani dengan tetap berpegang pada nilai-nilai sejarah dan kebutuhan kekinian.

---

Video Pengenalan Mengenai WIldspark

---

Updated! Gift Report For ASDW #21