Anggaran Penyelamatan Lingkungan "Berkontribusi Nihil"

HUTAN Aceh memiliki tutupan lahan terbaik di Sumatera, Aceh juga memiliki kawasan hutan konservasi terlengkap. Bahkan kawasan hutan Aceh telah dinobatkan sebagai salah-satu hutan paru-paru dunia. Semangat pembangunan dan pemanfaatan kawasan hutan pun selalu di dengungkan untuk kemakmuran rakyat. Janji kemakmuran itu mau diwujudkan bukan hanya sebatas dari segi regulasi semata, janji politik pun selalu di dengungkan untuk kemakmuran rakyat oleh penguasa. Walaupun cita-cita tersebut belum bisa diwujudkan secara nyata. Sampai dengan saat ini belum ditemukan alat ukur atau indikator sebagai pembuktian ril tercapainya kemakmuran bagi masyarakat Aceh secara nyata. Kondisi ini dibuktikan dengan angka kemiskinan di Propinsi Aceh yang masih tinggi.

Berdasarkan data Pusat Statistik Aceh pertumbuhan ekonomi Aceh terbesar dari sektor pertambangan dan penggalian (Galian C). Trend peningkatan ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Aceh pada smester-I tertinggi adalah dari sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 11,13 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan ekonomi Aceh pada tahun 2017 semester-I lebih diandalkan dari sektor eksploitasi sumber daya alam. Parahnya lagi pada Semester-II peningkatan ekonomi Aceh tertinggi dari sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan. Bila dibandingkan dengan peningkatan ekonomi pada Semester-I, maka besar kemungkinan peningkatan ekonomi Aceh pada semester-II lebih didukung oleh legalisasi izin pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam.

Bila kondisi ini yang terjadi, maka penggunaan anggaran yang pro pada penyelamatan lingkungan akan berkontribusi nihil (zero) untuk penyelamatan lingkungan. Penyelamatan lingkungan dari ancaman kehancuran membutuhkan waktu puluhan tahun. Sedangkan izin eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat akan memberikan dampak negatif pada lingkungan secara langsung dan dalam waktu yang relatif singkat. Ditambah lagi izin eksploitasi sumber daya alam hanya akan memperkaya golongan pemodal saja. Sedangkan warga yang berdampak lebih besar mendapatkan peluang konflik lahan (konflik tenurail). Kasus yang terjadi adalah Perusahaan Seman Indonesia Aceh (SIA), sejauh ini perusahaan tersebut masih pada tahapan pembangunan infrastruktur.

Namun konflik lahan antara warga dengan perusahaan masih berlanjut dan belum tuntas sampai dengan saat ini. Masih banyak kasus-kasus eksploitasi sumber daya alam lain yang masih bermasalah dalam pelaksaannya. Karena berkaitan dengan izin, maka ini merupakan tanggung jawab mutlak dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Seharusnya pemerintah mengeluarkan izin dalam pemanfaatan kawasan hutan dan alam yang bebas dari unsur konflik yang berpotensi terjadi. Sehingga dalam pelaksaannya tidak ada yang merasa dirugikan, walaupun secara hati nurani saya menyayangkan pemberian izin eksploitasi alam secara besar-besaran.

---

FOREST Aceh has the best land cover in Sumatra, Aceh also has the most comprehensive conservation forest area. Even the forests of Aceh have been named one of the world's lung forests. The spirit of development and exploitation of forest areas was always echoed for the prosperity of the people. The promise of prosperity that will be realized not only in terms of regulation alone, political promise was always in the voice for the prosperity of the people by the ruler. Although these ideals can not be realized in real terms. Until now there has not been found a measuring instrument or indicator as a proof of real achievement of prosperity for the people of Aceh in real. This condition is evidenced by the high poverty rate in Aceh Province.

Based on data from the Central Statistics of Aceh, Aceh's largest economic growth is from the mining and quarrying sector (Galin C). Trend This increase increases year by year. By 2017 Aceh's economic growth in the highest smester-I is from the mining and quarrying sector which reached 11.13 percent. This condition illustrates that Aceh's economic growth in 2017 semester I is more reliable than the sector of natural resource exploitation. Worse yet in the Second Semester II Aceh's economic growth is highest from the field of business administration. When compared to the economic increase in Semester-I, then the possibility of economic improvement in Aceh in the second half of the year is supported by the legalization of natural resources exploitation or utilization permit.

When this condition occurs, then the use of a pro budget on saving the environment will contribute zero) to save the environment. Saving the environment from the threat of destruction takes decades. While the exploitation permit of natural resources will increase the negative impact on the environment directly and in a relatively short time. In addition, natural resource exploitation permits will only enrich the investors only. While people with greater impact get the chance of land conflict (conflict of tenure). The case that happened was Seman Indonesia Aceh Company (SIA), so far the company is still at the stage of infrastructure development.

However, land conflicts between citizens and companies are still ongoing and have not been completed until now. There are still many cases of exploitation of other natural resources that are still problematic in the implementation. As it relates to permits, it is the absolute responsibility of the government to solve them. The government should issue permits in the utilization of forest and natural areas that are free from potential conflicts. So in the implementation of no one feels disadvantaged, although in conscience I regret the granting of natural exploitation permit on a large scale.