Perusahaan pelayaran dalam negeri tentunya memiliki kewajiban pajak yang harus dipatuhi. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan adalah pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15. Jenis pajak ini dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari usaha pelayaran. Melalui artikel ini, kami akan membahas mengenai ketentuan PPh Pasal 15 untuk perusahaan pelayaran dalam negeri.
Pengenaan PPh Pasal 15 atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417 Tahun 1996, perusahaan pelayaran dalam negeri adalah salah satu Wajib Pajak PPh Pasal 15. Dalam hal ini, PPh 15 dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri yang menjadi objek PPh 15 berasal dari berbagai sumber. Hal ini mencakup kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan kapal. Selain itu, penghasilan juga diperoleh dari jasa penyewaan kapal, di mana perusahaan menyewakan kapal atau mencharter kapal lain untuk disewakan.
Penghasilan atas jasa pengangkutan dan penyewaan tersebut diperoleh dari berbagai rute, di antaranya:
- Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia
- Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia
- Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
- Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia
Tarif PPh Pasal 15 Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Pajak Penghasilan Pasal 15 untuk jasa pelayaran dalam negeri dapat dihitung dengan norma penghasilan neto. Berdasarkan ketentuan, penghasilan neto perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 4% dari peredaran bruto.
Dengan demikian, tarif efektif yang berlaku untuk menghitung PPh 15 perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dari peredaran bruto. Tarif pajak ini bersifat final. Sementara peredaran bruto yang dimaksud adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri.
Poin Penting PPh 15 Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
Secara umum, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 15. Poin penting ini perlu dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat transaksi jasa pelayaran dalam negeri.
Bagi Pihak Pemilik Kapal
Jika Anda menjalankan usaha pelayaran dalam negeri yang menyewakan kapal atau mengangkut barang dan/atau orang, berikut adalah hal-hal penting yang harus Anda ketahui:
- Pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh Pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto
- Anda perlu meminta bukti pemotongan atas PPh Pasal 15 yang telah dipotong pihak penyewa
- Anda harus melaporkan penghasilan yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh dan melampirkan bukti potongnya
- Jika pihak penyewa tidak memotong PPh 15 atau tidak termasuk pihak pemotong pajak, maka Anda harus melakukan penyetoran PPh 15 secara mandiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh Pasal 15 maksimal tanggal 20 bulan berikutnya
- Pembayaran PPh Pasal 15 tidak perlu dilakukan setiap bulannya
Bagi Pihak Penyewa
Jika Anda Orang Pribadi/Badan yang menyewa kapal dari perusahaan pelayaran dalam negeri, di bawah ini adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan.
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari nilai bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri
- Menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara maksimal tanggal 10 bulan berikutnya
Kesimpulan
Perusahaan pelayaran dalam negeri adalah salah satu Wajib Pajak yang diharuskan memenuhi kewajiban PPh Pasal 15. Objek pajak yang dikenakan adalah penghasilan atau imbalan atas jasa pengangkutan barang dan/atau orang dan jasa penyewaan kapal. Pemahaman yang baik terkait aspek perpajakan PPh 15 merupakan hal penting bagi setiap perusahaan pelayaran dalam negeri. Dengan pemahaman yang baik, Anda dapat memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi masalah.