15 Agustus 2017 : Damai Bagi Aceh, Luka Bagi Papua

15 Agustus memiliki arti yang berbeda bagi dua daerah yang terluka di Indonesia : Aceh dan Papua. Bagi masyarakat Aceh 15 Agustus adalah tanggal ditandatanganinya kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia di Finlandia, 2005.

Namun, bagi rakyat Papua, tanggal itu diperingati sebagai titik polemik, ketika tiga negara : Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat sebagai fasilitator bertemu untuk menyelesaikan status Papua Barat. Kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan New York itu menyebutkan bahwa nasib Papua akan ditentukan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau Self-Determination pada 1962. Kita tahu Pepera yang dilaksanakan pada 1969 menyimpulkan Papua bergabung ke Indonesia, hal yang ditolak oleh rakyat Papua yang kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965.

Di Aceh tanggal 15 Agustus 2017 dimaknai dengan penuh syahdu atas perjalanan 12 tahun damai melalui upacara, zikir, dan kenduri. Namun pada saat yang sama aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarya, Semarang, dan Jakarta berlangsung ricuh. Kisah ini menambah sedih nasib Papua selama ini yang belum juga mengecap kedamaian dan kebahagiaan meskipun telah mendapatkan dana otonomi khusus selama 16 tahun.

Saat ini bukan hal penting apakah Papua harus merdeka atau tetap di dalam negara Indonesia. Yang penting saat ini adalah apakah keadilan dan kedamaian bisa hadir di Bumi Cendrawasih itu. Kita tahu selama ini Papua hanya menjadi tambang emas bagi Indonesia dengan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Freeport. Dari salah satu tambangnya saja di Grassberg, Papua, Freeport pada tahun 2015 memiliki aset total mencapai 8.626 miliar dollar AS dan meraih laba bersih 3,98 miliar dollar AS (Ferdy Hasiman, “Freeport dan Ujian Kedaulatan”, Kompas, 14/8/2017).

Simpati terdalam saya untuk kawan-kawan di Papua.

Foto-foto di tulisan ini saya dapatkan dari Markus Haluk, intelektual muda Papua yang peduli atas derita di tanah kelahirannya.

English

August 15, 2017: A Peace for Aceh, A Pain for Papua

August 15 has a different meaning for the two wounded regions in Indonesia: Aceh and Papua. For Acehnese people, August 15th is the date of the signing of a Peace Agreement between the Free Aceh Movement (GAM) and The Government of Indonesia in Finland, 2005, welknown as Helsinki Agreement.

However, for the people of Papua, the date is commemorated as a moment of political dispute, when three countries: Indonesia, the Netherlands, and the United States as facilitators met to settle the status of West Papua. The agreement was known as the New York Agreement states that the destiny of Papua will be determined by the People's Self-Determination (Pepera) with one person one vote. The agreement was held in New York, 1962. We knew that the Pepera was implemented in 1969 concluded that Papua merged into Indonesia, which was denied by the Free Papua Movement (OPM). OPM is an organization established during 1965 and struggled for decolonialization of West Papua from Indonesia.

In Aceh on August 15, 2017 was interpreted with full of meaning on the journey of 12 years of peace through ceremony, remembrance, prayer moment, and lunch party. But, at the same time, the action of the Papuan Student Alliance (AMP) in Yogyakarya, Semarang, and Jakarta took place in chaos. This story adds to the sad fate of Papua so far that has not been peaceful even though it has received special autonomy fund for 16 years.

Currently it is not important whether Papua should be independent or remain within the state of Indonesia. The matters is how to make a justice and peace can exist in the Earth of Bird of Paradise (Cicinnurus regius). We already knew, Papua has been a gold mine for Indonesia with massive exploitation by Freeport. From one of its mines in Grassberg Mountain, Freeport has assets totally of 8,626 billion US dollars and achieved net profit of 3.98 billion US dollars in 2015 (Ferdy Hasiman, "Freeport and A Test of Sovereignity", Kompas, 14/8/2017 ).

My deepest condolences to my fellows in Papua.

I add the photos in my article from Markus Haluk, a young intellectual of Papua who cares for misery of his homeland.