Kisah di Balik Pembangunan Lido Graha

Kabupaten Aceh Utara dengan beragam industri vital di sana, sejak tahun 1980-an hingga dua dekade kemudian, pernah menjadi darah petro dolar, lumbung devisa bagi Republik Indonesia.

Keberadaan beberapa industri vital di Aceh Utara ikut berimbas pada pertumbuhan ekonomis di daerah tersebut. Tingkat kunjungan pelaku bisnis semakin tinggi, namun masa itu belum ada hotel yang memadai di daerah petro dolar tersebut. Peluang itu diambil oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh untuk membangun hotel yang representatif di sana.

Lido Graha Hotel sumber

Pada awal 1984 dijajakilah kerja sama pembiayaan (co-financing) dengan pihak lain. Dalam perjalanannya, pada 24 September 1984 ada tiga pihak yang sepakat terlibat dalam kerja sama ini, yakni BPD Istimewa Aceh, BPD DKI Jakarta, dan PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (Uppindo).

Dari BPD Istimewa Aceh ikut terlibat dalam penandatanganan naskah kerja sama tersebut adalah Direktur Utama H Syamsunan Mahmud dan Direktur Ishak Hasan. Sementara dari BPD DKI Jakarta ditandatangani oleh Direktur Utama M Zaein Djamaluddin dan Direktur I Hasly Katamsy. Kemuddian dari Uppindo ikut menandatangani oleh GLS Kapitan selaku Presiden Direktur.

PT Lido Graha Hotel membangun hotel bintang tiga dengan perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp 1,8 miliar pada masa itu. Dari jumlah itu sebesar Rp 1,15 miliar (63,89 %) ditanggung oleh Uppindo, BPD DKI Jakarta, dan BPD Istimewa Aceh masing-masing sebesar Rp 700 juta, Rp 325 juta, dan Rp 125 juta.

Dana tersebut diberikan dalam bentuk kredit investasi dan kredit modal kerja kepada PT Lido Graha Hotel. Kekurangan dana sebesar Rp 650 juta ditangung oleh para pemegang saham PT Lido Graha Hotel.

Hotel Lido Graha sumber

Dalam kerjasama ini, Uppindo bertindak sebagai pelaksana penyaluran kredit, menaging jumlah dana yang terhutang oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit.

Dalam kerjasama ini debitur diwajibkan membayar biaya service satu setengah persen dari jumlah kredit kepada lembaga pelaksana. Lembaga pelaksana kemudian membayar kepada kreditur masing-masing satu persen dari besarnya biaya yang diikutsertakan dalam pembiayaan tersebut sebagai biaya administrasi.

Pencairan kredit dilakukan melalui rekening lembaga pelaksana pada BPD Aceh Cabang Lhokseumawe. Penagihan dan penerimaan pembayaran biaya-biaya, angsuran pokok kredit, bunga dan denda berkaitan dengan perjanjian kredit juga dilakukan oleh Uppindo sebagai lembaga pelaksana.

Atas kerja sama tersebut, Aceh Utara pun kemudian memiliki hotel berbintang empat pertama dan satu-satunya waktu itu. Hingga kini hotel Lido Graha yang juga dikenal sebagai Hotel Samudera menjadi salah satu lumbung pendapatan daerah.