Berikut penjelasan rinci tentang bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan proses KYC/AML untuk memerangi korupsi:
1. Catatan Transaksi yang Tidak Dapat Diubah:
- Setiap transaksi di blockchain dicatat secara permanen dan kronologis, sehingga menciptakan buku besar yang tidak dapat diubah.
- Hal ini mencegah gangguan atau penghapusan riwayat transaksi, sehingga memudahkan pelacakan dana terlarang dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan.
2. Riwayat Transaksi Transparan:
- Penjelajah Blockchain, yang merupakan alat yang dapat diakses publik, memungkinkan siapa saja melihat riwayat transaksi alamat dompet mana pun.
- Transparansi ini memungkinkan penyelidik dan tim kepatuhan melacak aliran dana, menunjukkan potensi tanda bahaya seperti:
- Sering melakukan transfer ke yurisdiksi berisiko tinggi
- Transaksi besar dan tidak dapat dijelaskan
- Interaksi dengan dompet penipuan yang diketahui
3. Verifikasi Identitas yang Ditingkatkan:
- Blockchain dapat berintegrasi dengan sistem verifikasi identitas untuk menciptakan proses KYC yang lebih kuat.
- Hal ini dapat melibatkan:
- Menggunakan buku besar yang didistribusikan untuk menyimpan dan memverifikasi dokumen identitas
- Menghubungkan alamat dompet ke identitas terverifikasi
- Memanfaatkan sistem reputasi berbasis blockchain untuk menilai kepercayaan
4. Proses Kepatuhan yang Disederhanakan:
- Blockchain dapat mengotomatisasi banyak tugas KYC/AML, mengurangi tenaga kerja manual dan potensi kesalahan.
- Kontrak pintar dapat mengotomatiskan pemeriksaan kepatuhan dan menandai aktivitas mencurigakan secara real-time.
- Hal ini memungkinkan pemantauan kepatuhan yang lebih efisien dan akurat.
5. Berbagi Data Aman:
- Blockchain dapat memfasilitasi pembagian data yang aman antara lembaga keuangan dan regulator.
- Hal ini dapat melibatkan:
- Membuat jaringan blockchain yang diizinkan bagi pihak yang berwenang untuk mengakses dan berbagi data KYC/AML
- Menggunakan enkripsi dan kontrol akses untuk melindungi informasi sensitif
6. Kolaborasi Lintas Batas:
- Blockchain dapat memungkinkan kolaborasi global dalam memerangi korupsi.
- Pihak berwenang dari yurisdiksi berbeda dapat berbagi informasi dan melacak dana terlarang lintas batas negara dengan lebih efisien.
Implementasi Teknis:
- Penjelajah Blockchain: Alat-alat ini penting untuk melihat riwayat transaksi dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan.
- Platform verifikasi identitas berbasis Blockchain: Platform ini menghubungkan alamat dompet ke identitas terverifikasi, sehingga memperkuat proses KYC.
- Kontrak pintar untuk otomatisasi kepatuhan: Kontrak pintar dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti memeriksa daftar sanksi dan menandai transaksi mencurigakan.
- Jaringan blockchain yang diizinkan: Jaringan ini menyediakan platform aman bagi pihak yang berwenang untuk berbagi data KYC/AML.
Keterbatasan dan Pertimbangan:
- Masalah privasi: Menyeimbangkan transparansi dengan perlindungan privasi sangat penting untuk memastikan kepercayaan pengguna.
- Tantangan interoperabilitas: Menghubungkan berbagai jaringan blockchain dan sistem lama memerlukan integrasi yang cermat.
- Ketidakpastian peraturan: Pedoman dan standar yang jelas untuk KYC/AML berbasis blockchain masih terus berkembang.
Secara keseluruhan, teknologi blockchain menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan upaya KYC/AML dan memerangi korupsi. Namun, pertimbangan yang cermat terhadap detail implementasi, masalah privasi, interoperabilitas, dan kerangka peraturan sangat penting untuk keberhasilan penerapannya.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Gambar dari: https://pixabay.com/id/illustrations/euro-transformasi-digital-5094279/
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit