Meskipun menjanjikan untuk cegah penipuan tanah, membangun sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain perlu pertimbangan yang cermat terhadap tantangan teknis, hukum, dan adopsi pengguna

Meskipun konsep teoritis merupakan titik awal yang baik, membangun sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain di dunia nyata jauh lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan cermat terhadap berbagai faktor:

1. Pilihan Blockchain: Memutuskan platform blockchain yang sesuai sangatlah penting. Blockchain publik seperti Ethereum menawarkan transparansi tetapi bisa lambat dan mahal untuk transaksi yang sering dilakukan. Blockchain swasta atau yang memiliki izin dapat mengatasi masalah ini tetapi menghadapi keterbatasan dalam aksesibilitas dan kepercayaan.

2. Manajemen Data: Informasi sensitif seperti detail pribadi mungkin memerlukan perlakuan khusus. Enkripsi dan hashing dapat digunakan untuk memastikan privasi sekaligus menjaga integritas data di blockchain.

3. Kerangka Peraturan: Mengintegrasikan sistem pendaftaran tanah yang ada dan mematuhi peraturan hukum sangat penting agar dapat diadopsi secara luas. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga hukum sangat penting untuk membangun kerangka kerja yang sah.

4. Infrastruktur Teknis: Membangun dan memelihara infrastruktur blockchain yang mendasarinya memerlukan keahlian dan sumber daya teknis yang signifikan. Selain itu, memastikan keamanan dan aksesibilitas sistem jangka panjang sangatlah penting.

5. Adopsi dan Pelatihan Pengguna: Pemilik tanah, pejabat, dan pihak terkait memerlukan pelatihan dan akses terhadap alat untuk berinteraksi dengan sistem secara aman dan efisien.

6. Interoperabilitas: Terhubung dengan database dan sistem relevan lainnya seperti platform verifikasi identitas dapat meningkatkan efektivitas sistem.

Berikut kemungkinan pendekatan untuk membangun sistem ini:

Tahap 1: Pembuktian Konsep:

• Mengembangkan sistem percontohan menggunakan blockchain pribadi dalam skala kecil.
• Uji coba sistem dengan jumlah peserta terbatas untuk menguji fungsinya dan mengidentifikasi tantangan teknis atau operasional apa pun.

Tahap 2: Pengembangan Sistem:

• Berdasarkan pembelajaran dari uji coba ini, kembangkan sistem lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tercantum di atas.
• Bermitra dengan badan pemerintah dan lembaga hukum terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan keamanan data.

Tahap 3: Integrasi dan Peluncuran:

• Integrasikan sistem dengan pendaftaran tanah yang ada dan database terkait lainnya.
• Melatih entitas yang relevan seperti pemilik tanah, pejabat, dan penyedia layanan tentang cara menggunakan sistem secara efektif.
• Melakukan peluncuran bertahap, dimulai dengan wilayah atau jenis kepemilikan tanah tertentu.

Penting untuk diketahui bahwa penerapan sistem seperti ini merupakan upaya kompleks yang memerlukan kolaborasi ekstensif, perencanaan matang, dan adaptasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilannya.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/blockchain-cegah-korupsi-dan-penipuan-dalam-pendaftaran-tanah-dengan-cara-yang-aman-transparan-dan-tidak-dapat-diubah-untuk